Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 115. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1141
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi adalah...
A
Presiden selaku Kepala Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 1142
Link Soal
Amandemen Keempat UUD 1945 mencakup materi perubahan yang cukup luas. Manakah di bawah ini yang merupakan fokus utama dari perubahan pada tahap keempat tersebut?
A
Pembatasan kekuasaan Presiden
B
Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia
C
Bentuk dan Kedaulatan Negara
D
Penggantian Presiden, pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian nasional
E
Pembentukan lembaga baru seperti KPK
NO. 1143
Link Soal
Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...'. Makna kata 'menjamin' dalam konteks ini adalah...
A
Negara menyediakan agama baru bagi yang belum beragama.
B
Negara hadir memberikan perlindungan hukum dan fasilitas agar warga nyaman beribadah tanpa gangguan.
C
Negara membiayai seluruh kegiatan keagamaan warganya.
D
Negara membebaskan warga untuk tidak memiliki agama (ateis).
E
Negara menentukan tata cara ibadah setiap agama.
NO. 1144
Link Soal
Terdapat perbedaan fundamental dalam naskah Piagam Jakarta dibandingkan dengan Pembukaan UUD 1945 yang akhirnya disahkan. Perbedaan utama tersebut terletak pada...
A
Pengaturan mengenai bentuk negara kesatuan
B
Tujuan nasional perlindungan segenap tumpah darah
C
Rumusan dasar negara yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Pernyataan mengenai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
E
Landasan kedaulatan yang berada di tangan rakyat
NO. 1145
Link Soal
Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dalam proses pembentukan undang-undang, Presiden memerlukan persetujuan dari...
A
Rakyat
B
MPR
C
DPR
D
MA
E
Komisi Yudisial
NO. 1146
Link Soal
Sikap bangsa Indonesia yang mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan SARA serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia merupakan bentuk implementasi Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 1147
Link Soal
Setelah UUD 1945 diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia mengalami penyesuaian prinsip. Di antara pernyataan berikut, manakah yang BUKAN merupakan ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia pasca-amandemen?
A
Menteri negara bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket
C
Kekusaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
D
Sistem pemerintahan berbentuk presidensial konstitusional
E
Parlemen memiliki kekuasaan lebih besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 1148
Link Soal
Jika rumusan dasar negara diperas menjadi satu prinsip tunggal atau disebut 'Ekasila', maka inti dari prinsip tersebut adalah...
A
Musyawarah
B
Keadilan Sosial
C
Religiusitas
D
Kemanusiaan
E
Gotong-Royong
NO. 1149
Link Soal
Amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999. Pasal-pasal manakah yang mengalami perubahan pada tahap ini?
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
D
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24
E
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25
NO. 1150
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.