PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 115. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1141
Amandemen Keempat UUD 1945 mencakup materi perubahan yang cukup luas. Manakah di bawah ini yang merupakan fokus utama dari perubahan pada tahap keempat tersebut?
A
Pembatasan kekuasaan Presiden
B
Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia
C
Bentuk dan Kedaulatan Negara
D
Penggantian Presiden, pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian nasional
E
Pembentukan lembaga baru seperti KPK

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1142
Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Langkah konkret yang paling relevan untuk mendukung kebijakan ini adalah...
A
Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten
B
Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai
C
Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis
D
Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan
E
Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1143
Rumusan teks Pancasila yang digunakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 ternyata memiliki kesamaan redaksi yang identik dengan naskah yang terdapat pada...
A
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
B
Pembukaan UUD 1945
C
Naskah Proklamasi Kemerdekaan
D
Piagam Jakarta
E
Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1144
Sebelum mengalami amandemen, sistematika naskah asli Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas...
A
16 bab dan 37 pasal
B
15 bab dan 36 pasal
C
14 bab dan 35 pasal
D
13 bab dan 34 pasal
E
16 bab dan 36 pasal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1145
Dalam menghadapi era disrupsi digital yang seringkali memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi yang mengancam persatuan bangsa, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga Pilar Negara. Jika seorang ASN mendapati sebuah grup daring atau platform media sosial secara sistematis menyebarkan konten yang mendistorsi nilai-nilai Pancasila, merendahkan konstitusi UUD 1945, melemahkan semangat NKRI, dan menggerus semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tindakan paling strategis dan tepat yang harus diambil ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan konten dan akun terkait kepada pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta secara proaktif menyebarkan informasi positif dan edukasi tentang literasi digital serta esensi Pilar Negara kepada masyarakat.
B
Mengabaikan konten tersebut karena menganggap bahwa masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk menyaring informasi sendiri tanpa intervensi.
C
Membuat dan menyebarkan konten balasan yang menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat, bahkan jika harus menggunakan gaya bahasa yang provokatif.
D
Mengorganisir petisi daring besar-besaran dan menuntut pemerintah untuk segera memblokir total akses ke platform media sosial yang menjadi sarana penyebaran konten tersebut.
E
Menunggu instruksi resmi dari pimpinan tertinggi instansinya sebelum mengambil tindakan apapun, agar tidak melangkahi wewenang atau membuat kesalahan prosedur.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1146
Dalam sistem demokrasi Indonesia, pihak yang berhak menjadi peserta pemilihan umum untuk mengisi kursi anggota DPR dan DPRD adalah...
A
Gabungan individu independen
B
Partai politik
C
Organisasi kemasyarakatan
D
Perwakilan perusahaan
E
Tokoh agama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1147
Mengingat Indonesia adalah organisasi kekuasaan yang menaungi keberagaman suku bangsa, maka kewajiban utama negara sesuai amanat konstitusi adalah...
A
Memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi daerah tertentu
B
Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat
C
Menjamin kelestarian adat istiadat suku mayoritas saja
D
Meningkatkan kesempatan berusaha bagi investor asing
E
Memberikan pelayanan eksklusif bagi birokrat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1148
Ketetapan MPR pada masa lalu yang menegaskan kehendak MPR untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak melakukan perubahan terhadapnya tertuang dalam...
A
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983
B
TAP MPR Nomor III/MPR/1983
C
TAP MPR Nomor I/MPR/1983
D
TAP MPR Nomor II/MPR/1983
E
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1149
Siapakah tokoh yang mengemukakan pendapat bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dan sempat tertutup oleh kebudayaan Barat?
A
Prof. Dr. Soepomo
B
Moh. Yamin
C
Ir. Soekarno
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Widyodiningrat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1150
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUD 1945, persyaratan kehadiran anggota dalam sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal konstitusi adalah sekurang-kurangnya...
A
Setengah dari seluruh anggota
B
Tiga perlima dari total anggota
C
Dua pertiga dari jumlah anggota
D
Empat perlima dari total anggota
E
Tiga perempat dari jumlah anggota

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.