PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 115. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1141
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1142
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1143
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pinjaman dalam negeri guna membiayai sebagian anggarannya. Salah satu sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari...
A
Pinjaman bilateral antar negara
B
Dana alokasi umum (DAU)
C
Penerbitan obligasi daerah
D
Hasil retribusi daerah
E
Pinjaman multilateral

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1144
Pancasila memiliki sifat hierarkis piramidal dalam susunannya. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan karakteristik tersebut?
A
Setiap sila berdiri sendiri secara mandiri tanpa pengaruh sila lain
B
Sila pertama melandasi dan menjiwai keempat sila yang ada di bawahnya
C
Sila kelima merupakan sila yang paling luas ruang lingkupnya namun dijiwai sila pertama
D
Seluruh sila memiliki tingkatan yang sama tanpa urutan prioritas
E
Sila-sila Pancasila dapat dipertukarkan posisinya sesuai situasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1145
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali ...
A
Dasar Negara
B
Asas politik Negara
C
Ketentuan UUD
D
Bentuk Negara
E
Tujuan Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1146
Pada masa Orde Baru, penegasan kembali mengenai landasan pokok politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada ketetapan MPR nomor berapa?
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1147
Sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok cendekiawan atau orang-orang cerdik pandai demi menegakkan keadilan disebut...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarki
D
Demokrasi
E
Aristokrasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1148
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi diintegrasikan ke dalam Lambang Negara Garuda Pancasila pada saat...
A
Berlangsungnya masa persidangan BPUPKI
B
Momen satu bulan menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan
C
Kurun waktu dua setengah bulan sebelum Proklamasi
D
Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
E
Tahap perancangan dan finalisasi Lambang Negara NKRI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1149
Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, presiden memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga matra TNI. Ketentuan ini diatur dalam...
A
UUD 1945 Pasal 11
B
UUD 1945 Pasal 12
C
UUD 1945 Pasal 10
D
UUD 1945 Pasal 15
E
UUD 1945 Pasal 17

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1150
Sepanjang masa kerjanya, tercatat berapa kalikah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang resmi?
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.