PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 116. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1151
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1152
Dalam sistem peradilan di Indonesia, jika masyarakat mencari keadilan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, maka fungsi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berturut-turut adalah sebagai...
A
Lembaga peradilan banding dan kasasi
B
Lembaga peradilan istimewa
C
Lembaga pengawas tindak pidana korupsi
D
Lembaga penangan perkara berat
E
Lembaga peradilan konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1153
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada materi yang berkaitan dengan...
A
Hubungan luar negeri
B
Pertahanan dan keamanan
C
Pengangkatan pejabat daerah
D
Otonomi daerah
E
Peraturan pemerintah pusat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1154
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Urutan yang benar setelah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu - Tap MPR - PP
B
Tap MPR - UU/Perppu - PP
C
PP - Tap MPR - UU/Perppu
D
UU/Perppu - PP - Perpres
E
Tap MPR - PP - Perpres

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1155
Menurut klasifikasi bentuk pemerintahan oleh Aristoteles, monarki didefinisikan sebagai pemerintahan yang dipegang oleh...
A
Satu orang untuk kepentingan pribadi
B
Satu orang untuk kepentingan umum
C
Beberapa orang untuk kepentingan kelompok
D
Seluruh rakyat untuk kepentingan bersama
E
Sekelompok elit untuk menindas rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1156
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, berikut ini adalah syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, KECUALI...
A
Warga Negara Indonesia asli sejak kelahirannya
B
Tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
C
Mampu secara rohani dan jasmani
D
Tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara
E
Mendapat dukungan mutlak dari mayoritas partai politik

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1157
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Salah satu intisari maknanya, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sering ditafsirkan sebagai...
A
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Bentuk pemerintahan republik
C
Sistem ekonomi kerakyatan
D
Dasar politik luar negeri bebas aktif
E
Pedoman pelaksanaan otonomi daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1158
Dalam pembagian administratif wilayah di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintah daerah tingkat I merujuk pada unit...
A
Pemerintah Negara Pusat
B
Provinsi
C
Kabupaten atau Kotamadya
D
Kecamatan
E
Desa atau Kelurahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1159
Dalam manajemen kepegawaian negara, penetapan jumlah dan jenis formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk instansi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak dilakukan sembarangan. Pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan final untuk menetapkan formasi tersebut setiap tahun anggaran adalah...
A
Menteri Dalam Negeri
B
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB)
D
Menteri Sekretaris Negara
E
Gubernur/Bupati terkait

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1160
Di antara opsi berikut, manakah yang merupakan hasil keputusan dari Sidang II PPKI?
A
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B
Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara
C
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
D
Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden
E
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.