Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 116. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1151
Link Soal
Garuda Pancasila secara resmi disahkan sebagai lambang negara melalui landasan hukum tertentu. Aturan yang dimaksud adalah...
A
UU No. 24 Tahun 2009
B
PP No. 66 Tahun 1951
C
TAP MPR No. II/MPR/1978
D
UUD 1945 Pasal 36A
E
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1950
NO. 1152
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan negara Indonesia yang berorientasi pada peran aktif di kancah internasional adalah...
A
Mencerdaskan kehidupan bangsa
B
Memajukan kesejahteraan umum
C
Melindungi segenap bangsa Indonesia
D
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
E
Memajukan kerjasama regional
NO. 1153
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.
NO. 1154
Link Soal
ASEAN dibentuk oleh lima negara pelopor di Asia Tenggara. Manakah dari negara berikut yang termasuk dalam daftar negara pendiri ASEAN?
A
Kamboja
B
Filipina
C
Vietnam
D
Laos
E
Myanmar
NO. 1155
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai paradoksal yang mencerminkan realitas bangsa. Manakah perilaku yang paling mencerminkan implementasi nilai tersebut dalam pergaulan lintas budaya?
A
Menganggap budaya sendiri paling unggul dibanding budaya lain
B
Mempelajari budaya lain hanya untuk mencari kelemahannya
C
Menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa dan tetap mengutamakan persatuan
D
Menghilangkan identitas budaya daerah demi menjadi nasionalis sejati
E
Hanya bergaul dengan kalangan satu suku untuk menjaga kemurnian adat
NO. 1156
Link Soal
UUD 1945 secara resmi disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
17 Agustus 1945
D
18 Agustus 1945
E
19 Agustus 1945
NO. 1157
Link Soal
Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan hasil rancangan Sultan Hamid II. Namun, dalam prosesnya, lambang tersebut disempurnakan oleh tokoh nasional, yaitu...
A
Sultan Hamid I
B
Mohammad Yamin
C
Ir. Soekarno
D
Sayuti Melik
E
Ahmad Soebardjo
NO. 1158
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap. Sidang Tahunan MPR yang menetapkan perubahan (amandemen) ketiga dilaksanakan pada tanggal...
A
19-25 Oktober 1999
B
7-18 Agustus 2000
C
1-9 November 2001
D
1-11 Agustus 2002
E
14-21 Oktober 2001
NO. 1159
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, apabila Presiden hendak membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara, maka harus memperoleh persetujuan dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Bank Indonesia (BI)
C
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D
Mahkamah Agung (MA)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 1160
Link Soal
Sebuah komunitas minoritas agama di suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, meskipun telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Penolakan utama datang dari kelompok mayoritas yang mendasarkan argumennya pada sentimen keagamaan dan tafsir lokal yang sempit, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat berada dalam posisi dilematis antara menaati prosedur dan menghadapi tekanan mayoritas. Bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama seharusnya diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus ini, khususnya oleh ASN?
A
ASN harus menunda atau membatalkan izin pembangunan demi menjaga stabilitas dan kerukunan mayoritas, serta menyerahkan masalah kepada pemimpin agama untuk diselesaikan secara adat.
B
ASN wajib menindaklanjuti proses perizinan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak konstitusional kebebasan beragama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
C
ASN harus mengambil alih pembangunan rumah ibadah dengan paksa dan melindungi komunitas minoritas secara militer, untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
D
ASN sebaiknya mencari lokasi alternatif yang tidak menimbulkan penolakan dari kelompok mayoritas, meskipun itu berarti komunitas minoritas harus berkorban demi kedamaian.
E
Pemerintah pusat harus turun tangan langsung dan mengambil alih semua kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan, karena ASN daerah dianggap tidak mampu.