Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 116. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1151
Link Soal
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis
NO. 1152
Link Soal
Pembangunan perekonomian yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menjamin kesejahteraan bersama merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 1153
Link Soal
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki berbagai wewenang menurut UUD 1945. Di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang Presiden adalah...
A
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sepihak
B
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
C
Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
D
Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU
E
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
NO. 1154
Link Soal
Konstitusi Indonesia mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar... persen dari APBN dan APBD.
A
10
B
20
C
30
D
40
E
15
NO. 1155
Link Soal
Ketika Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat/RIS) pada tahun 1949, status UUD 1945 dalam konteks nasional (federal) adalah...
A
Tidak berlaku sebagai konstitusi federal karena digantikan Konstitusi RIS
B
Hanya berlaku beberapa pasal saja
C
Masih berlaku penuh di seluruh wilayah Indonesia
D
Hanya berlaku di wilayah Jakarta
E
Berlaku berdampingan dengan Konstitusi RIS di seluruh negara bagian
NO. 1156
Link Soal
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah ditegaskan dalam...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945
C
Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945
D
Pasal 25 UUD 1945
E
Aturan Peralihan UUD 1945
NO. 1157
Link Soal
Di tengah kemajuan teknologi, muncul kecenderungan perilaku memisahkan diri dari masyarakat atau merasa lebih unggul dari kelompok lain. Sikap negatif yang bertentangan dengan persatuan ini disebut...
A
Pro aktif
B
Eksklusivisme
C
Kuriositas
D
Adaptif
E
Profesionalisme
NO. 1158
Link Soal
DPR memiliki hak untuk meminta keterangan resmi kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang bersifat penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak ini dikenal dengan istilah...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Budget
E
Hak Imunitas
NO. 1159
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 1160
Link Soal
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Budget
E
Hak Imunitas