Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 116. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1151
Link Soal
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dasar konstitusional mengenai keberadaan kementerian ini diatur dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 15 ayat (1)
B
Pasal 16 ayat (1)
C
Pasal 17 ayat (1)
D
Pasal 18 ayat (1)
E
Pasal 19 ayat (1)
NO. 1152
Link Soal
Sebagai wujud dari reformasi dalam tubuh UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke ....
A
Satu
B
Dua
C
Tiga
D
Empat
E
Lima
NO. 1153
Link Soal
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 3 Ayat 1
B
Pasal 4 Ayat 2
C
Pasal 5 Ayat 1
D
Pasal 6 Ayat 2
E
Pasal 7 Ayat 1
NO. 1154
Link Soal
Bentuk negara Indonesia yang terpecah menjadi beberapa negara bagian terjadi pada masa berlakunya...
A
Periode Proklamasi
B
Periode UUDS 1950
C
Periode Konstitusi RIS
D
Periode Orde Lama
E
Periode UUD 1945 Pasca Dekrit
NO. 1155
Link Soal
Implikasi dari pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 adalah...
A
Masyarakat bebas menafsirkan Pancasila semau sendiri
B
Pancasila kehilangan maknanya sebagai ideologi
C
Nilai-nilai dasar Pancasila tetap wajib dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
D
Pancasila hanya dianggap sebagai sejarah masa lalu
E
Sebagian sila Pancasila tidak lagi berlaku
NO. 1156
Link Soal
Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, pelaksana kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia terdiri dari...
A
MPR dan BKP
B
MA dan MK
C
Komisi Yudisial dan DPR
D
MA, MK, dan Komisi Yudisial
E
MPR, DPR, dan Komisi Yudisial
NO. 1157
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 1158
Link Soal
Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
A
Peradilan Umum
B
Peradilan Agama
C
Peradilan Militer
D
Peradilan Tata Usaha Negara
E
Peradilan Konstitusi
NO. 1159
Link Soal
Berdasarkan ketentuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan gabungan dari anggota-anggota yang berasal dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 1160
Link Soal
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), otonomi daerah diberikan kepada setiap provinsi untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah ini dapat tetap konsisten dengan prinsip NKRI?
A
Mengizinkan daerah untuk beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan atau intervensi dari pemerintah pusat.
B
Memberikan wewenang penuh kepada setiap daerah untuk menyusun konstitusinya sendiri.
C
Melaksanakan otonomi daerah dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional.
D
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
E
Membiarkan pemerintah pusat mengabaikan aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional.