Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 116. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1151
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, di mana pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Hal ini tercantum dalam...
A
Pasal 31 ayat 1
B
Pasal 31 ayat 2
C
Pasal 32 ayat 1
D
Pasal 33 ayat 2
E
Pasal 34 ayat 1
NO. 1152
Link Soal
Apa istilah yang menggambarkan terbentuknya sebuah negara melalui proses pendudukan atas wilayah yang sebelumnya tidak memiliki tuan (terra nullius) oleh sekelompok manusia?
A
Inovatie
B
Occupatie
C
Separatie
D
Cessie
E
Anexatie
NO. 1153
Link Soal
Jika ditinjau dari fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, Pancasila dipahami dalam pengertian...
A
Yuridis konstitusional
B
Sosiologis
C
Etis
D
Filosofis
E
Aksiologis
NO. 1154
Link Soal
Sebagai ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila dituntut untuk selalu adaptif terhadap...
A
Perubahan arah politik partai penguasa
B
Kepentingan rezim pemerintahan tertentu
C
Perkembangan zaman, sains, teknologi, serta dinamika masyarakat
D
Pengaruh budaya asing secara mentah
E
Gaya hidup generasi milenial semata
NO. 1155
Link Soal
Letak geografis Indonesia yang strategis melahirkan kemajemukan suku dan budaya. Sikap yang paling tepat dalam memandang keberagaman tersebut sesuai semboyan negara adalah menjadikannya sebagai...
A
Potensi konflik yang harus diredam dengan kekuatan militer
B
Alat tawar menawar politik dengan negara luar
C
Kekayaan budaya nasional yang patut disyukuri
D
Pemicu persaingan antar daerah untuk menjadi yang terbaik
E
Hambatan dalam mewujudkan keseragaman hukum
NO. 1156
Link Soal
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden
NO. 1157
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali perubahan konstitusi. Urutan periodisasi konstitusi yang benar sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah...
A
UUD 1945 - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 (Pra Orba/Orba) - UUD 1945 Amandemen
B
Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 Pra Orba - UUD Orba - UUD Amandemen
C
UUD Amandemen - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD Orba - UUD 1945 Amandemen
D
UUD 1945 Pra Orba - Konstitusi RIS - UUD Amandemen - UUD Orba - UUD 1945
E
UUD 1945 - UUD Orba - UUD 1945 Pra Orba - UUD Amandemen - UUD 1945
NO. 1158
Link Soal
Causa yang merupakan asal mula bahan, yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri (agama, kebudayaan, dan tradisi) adalah…
A
Causa Materialis
B
Causa Normatif
C
Causa Formalis
D
Causa Finalis
E
Causa Efisien
NO. 1159
Link Soal
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik horizontal antar suku?
A
Membiarkan setiap suku untuk menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
B
Memfasilitasi dialog dan upaya rekonsiliasi antar suku yang bersengketa, didampingi oleh pemerintah.
C
Menghapus perbedaan budaya dan tradisi antar suku agar tercipta keseragaman yang absolut.
D
Mendorong pemisahan wilayah geografis berdasarkan suku untuk menghindari potensi konflik.
E
Menggunakan kekuatan militer untuk memaksa penyelesaian konflik antar suku.
NO. 1160
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.