Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 117. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1161
Link Soal
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kebangsaan menuntut adanya keadilan sosial dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebuah kementerian sedang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses pelayanan publik dalam pengajuan izin usaha. Setelah beberapa waktu uji coba, ditemukan bahwa sistem tersebut secara tidak sengaja cenderung memprioritaskan permohonan dari kelompok usaha tertentu yang mayoritas berasal dari etnis mayoritas, dan secara signifikan memperlambat permohonan dari kelompok usaha minoritas, meskipun semua persyaratan administratif telah dipenuhi dengan lengkap. Hal ini terjadi bukan karena diskriminasi yang disengaja dalam pemrograman, melainkan karena bias data pelatihan yang digunakan pada tahap awal pengembangan AI.
Dalam menghadapi situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi kementerian tersebut, selaras dengan nilai-nilai Pilar Negara, terutama Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, adalah...
A
Melakukan koreksi teknis pada algoritma AI secepatnya untuk menghilangkan bias, dan melanjutkan implementasi setelah memastikan tidak ada lagi diskriminasi.
B
Tetap meluncurkan sistem AI sambil mencatat insiden bias sebagai masalah yang akan diatasi di kemudian hari, agar pelayanan publik tidak tertunda.
C
Menghentikan total penggunaan sistem AI tersebut dan kembali ke sistem manual hingga masalah bias dapat diselesaikan secara sempurna, tanpa batas waktu.
D
Menghentikan sementara implementasi sistem AI, membentuk tim independen untuk mengaudit dan memperbaiki data pelatihan serta algoritma, serta melibatkan representasi kelompok minoritas dalam proses validasi ulang untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
E
Memberikan penjelasan publik bahwa bias tersebut tidak disengaja dan melanjutkan penggunaan sistem AI sambil memantau dampaknya, tanpa tindakan korektif langsung.
NO. 1162
Link Soal
Salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah amandemen UUD 1945 adalah...
NO. 1163
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
NO. 1164
Link Soal
Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 memiliki arti penting bagi kedaulatan NKRI. Alasan utama dikeluarkannya deklarasi ini adalah untuk...
A
Mengusir penjajah Belanda dari Irian Barat
B
Membentuk kerjasama ekonomi ASEAN
C
Melindungi kekayaan negara dan menyatukan wilayah laut antarpulau
D
Menetapkan batas zona ekonomi eksklusif 200 mil
E
Membuka jalur perdagangan bebas internasional
NO. 1165
Link Soal
Berdasarkan ketentuan Pasal 24B UUD 1945, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga kehormatan perilaku hakim adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Kejaksaan Agung
NO. 1166
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUDS 1950
C
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
D
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat
E
Pembentukan Kabinet Ampera
NO. 1167
Link Soal
Agar usul mengenai perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat secara resmi dimasukkan ke dalam agenda sidang MPR, maka usulan tersebut harus diajukan oleh setidaknya...
A
Setengah dari total anggota DPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota DPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Satu per empat dari anggota DPR
NO. 1168
Link Soal
Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota diisi melalui mekanisme demokratis. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemilihan kepala daerah tersebut dilakukan secara...
A
Penunjukan langsung oleh Presiden
B
Pemilihan oleh DPRD setempat
C
Pemilihan langsung oleh rakyat
D
Sistem formatur partai politik
E
Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri
NO. 1169
Link Soal
UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Lembaga negara yang berfungsi sebagai representasi rakyat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut dalam pembentukan undang-undang adalah...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Ombudsman Republik Indonesia
NO. 1170
Link Soal
Ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen diatur secara khusus dalam...
A
Pasal 25, 21, dan 22
B
Pasal 26, 27, dan 28
C
Pasal 23, 22, dan 21
D
Pasal 30, 32, dan 33
E
Pasal 5, 6, dan 8