Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 117. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1161
Link Soal
Kalimat lengkap mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara historis tercatat di dalam karya sastra lama, yaitu...
A
Kitab Mahabharata
B
Kitab Ramayana
C
Kitab Pararaton
D
Kitab Negarakretagama
E
Kitab Sutasoma
NO. 1162
Link Soal
Bangsa Indonesia meyakini Pancasila sebagai sumber cita-cita luhur yang benar dan baik. Dalam konteks ini, kedudukan Pancasila didefinisikan sebagai...
A
Ideologi alternatif
B
Simbol seremonial negara
C
Pandangan hidup saja
D
Dasar negara
E
Hukum pelengkap
NO. 1163
Link Soal
Pada masa berlakunya UUD 1945 di periode awal kemerdekaan, sistem pemerintahan yang secara konstitusional dianut oleh Indonesia adalah...
A
Sistem Parlementer
B
Sistem Konstitusional Jepang
C
Sistem Presidensiil
D
Sistem Kedaulatan Terpimpin
E
Sistem Monarki Konstitusional
NO. 1164
Link Soal
Dalam tata kelola negara, Pemerintah Pusat memegang peranan krusial. Tugas pokok dari Pemerintahan Pusat adalah...
A
Menyusun kebijakan nasional yang berlaku bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas
B
Membentuk tatanan sosial yang sepenuhnya baru
C
Hanya untuk memenuhi syarat pengakuan internasional
D
Melaksanakan administrasi khusus untuk penghuni dunia internasional
E
Menghapus otonomi demi keseragaman kebijakan
NO. 1165
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial?
A
Kekuasaan penyelenggara negara berada di tangan presiden
B
Menteri-menteri negara diangkat dan dibentuk oleh presiden
C
Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen
D
Presiden tidak berada di bawah kendali langsung parlemen
E
Menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen
NO. 1166
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 1167
Link Soal
Sebagai norma dasar negara, Pancasila memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sifat hukum ini dikenal dengan istilah...
A
Fleksibel
B
Normatif
C
Rigid
D
Imperatif
E
Semantik
NO. 1168
Link Soal
Salah satu dimensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 'Dimensi Fleksibilitas'. Apa yang dimaksud dengan dimensi tersebut?
A
Ideologi berakar dari budaya dan sejarah masyarakat itu sendiri
B
Ideologi berisi cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang
C
Ideologi memiliki keluwesan untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Ideologi bersifat kaku dan harus dijalankan secara dogmatis
E
Ideologi hanya berlaku untuk golongan tertentu
NO. 1169
Link Soal
UUD 1945 mengatur mengenai hak-hak DPR dalam menjalankan fungsinya. Pasal manakah yang secara spesifik menyebutkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat?
A
Pasal 20A ayat (1)
B
Pasal 20A ayat (2)
C
Pasal 20A ayat (3)
D
Pasal 20A ayat (4)
E
Pasal 20A ayat (5)
NO. 1170
Link Soal
Salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah amandemen UUD 1945 adalah...