Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 117. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1161
Link Soal
Keanggotaan MPR yang mencakup unsur daerah telah diakomodasi dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Namun, terdapat perbedaan krusial terkait representasi daerah tersebut, yaitu ....
A
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah
B
Sebelum amandemen, utusan daerah di MPR tidak memiliki tanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya
C
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Undang-Undang
D
Setelah amandemen, anggota MPR yang mewakili daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
E
Setelah amandemen, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan kedudukan dengan anggota lainnya
NO. 1162
Link Soal
Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan redistributif (mengatur alokasi kekayaan/hak). Contoh penerapan kebijakan redistributif di Indonesia adalah...
A
Kebijakan larangan kepemilikan senjata api oleh sipil.
B
Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
C
Kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
D
Kebijakan penyediaan fasilitas jalan raya dan jembatan.
E
Kebijakan subsidi perumahan rakyat sederhana.
NO. 1163
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 1164
Link Soal
Ditinjau dari asal katanya (etimologi) dalam bahasa Sanskerta, makna harfiah dari kata Pancasila adalah...
A
Lima larangan utama
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima pedoman bernegara
D
Peraturan yang berjumlah lima
E
Lima jalan kebenaran
NO. 1165
Link Soal
Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ...
A
Sikap dan perilaku anggota masyarakat
B
Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat
C
Peraturan perundang-undangan
D
Sistem sosial yang berbeda
E
Pandangan hidup dan kepribadian bangsa
NO. 1166
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 1167
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi, generasi muda Indonesia menghadapi dilema identitas. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya populer asing, gaya hidup individualistis, dan kadang-kadang cenderung meremehkan warisan budaya lokal serta nilai-nilai kebersamaan. Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengikis rasa bangga terhadap kebhinekaan Indonesia dan bahkan menimbulkan krisis identitas nasional. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara dapat diinternalisasi dan dipertahankan relevansinya di tengah tantangan budaya global ini?
A
Membatasi masuknya budaya asing dan mendorong kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dan bahasa lokal sebagai upaya proteksi identitas nasional secara tegas.
B
Mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan nasional secara interaktif dan kontekstual, serta memfasilitasi ruang kreatif bagi generasi muda untuk menginterpretasikan kekayaan budaya lokal dengan sentuhan modern.
C
Membiarkan globalisasi berjalan alami, dengan keyakinan bahwa identitas nasional akan tetap bertahan melalui proses adaptasi dan seleksi alamiah tanpa intervensi pemerintah.
D
Memperkuat peran tokoh agama dan adat untuk secara aktif mengawasi dan mengarahkan perilaku generasi muda, serta memberikan sanksi sosial bagi mereka yang terlalu terpengaruh budaya asing.
E
Meningkatkan kegiatan promosi budaya Indonesia di kancah internasional untuk membuktikan superioritas budaya nasional, sehingga generasi muda lebih bangga terhadap identitasnya.
NO. 1168
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan globalisasi yang mengintensifkan polarisasi identitas, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai lokal dan mengadopsi nilai-nilai universal. Munculnya berbagai kelompok yang menonjolkan identitas primordial sempit berpotensi mengikis kohesi sosial dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang Pilar Negara menjadi krusial. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Pilar Negara bekerja secara sinergis untuk menjaga persatuan dalam keberagaman?
A
UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang memungkinkan pemerintah membatasi kebebasan berekspresi demi menekan munculnya identitas primordial yang eksklusif, memastikan stabilitas terjaga.
B
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menuntun pada nilai-nilai inklusif dan gotong royong, sementara Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip praksis yang menjamin pengakuan serta penghargaan terhadap pluralitas identitas dalam bingkai NKRI.
C
NKRI adalah wadah final bagi persatuan yang mengedepankan kesamaan identitas nasional, sehingga perbedaan-perbedaan primordial harus diselaraskan sepenuhnya di bawah satu bendera kebudayaan.
D
Globalisasi menuntut fleksibilitas nilai, sehingga Pilar Negara lebih relevan sebagai fondasi historis daripada pedoman praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer yang dinamis.
E
Penguatan Pilar Negara harus difokuskan pada peningkatan literasi digital dan keamanan siber untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk informasi asing yang memecah belah.
NO. 1169
Link Soal
Pembangunan perekonomian yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menjamin kesejahteraan bersama merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 1170
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001 membawa perubahan signifikan pada kekuasaan kehakiman. Pasal berapakah yang ditambahkan ke dalam Pasal 24 pada perubahan tersebut?
A
Pasal 24A dan 24B
B
Pasal 24B dan 24C
C
Pasal 24C dan 24D
D
Pasal 24D dan 24E
E
Pasal 24E dan 24F