PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 117. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1161
Perubahan ketiga UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada lembaga-lembaga negara seperti MPR dan Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang diamandemen pada tahap ketiga adalah...
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
D
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
E
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1162
Pedoman mengenai tata cara pengucapan Pancasila dalam upacara-upacara resmi diatur melalui...
A
TAP MPR RI No. II/MPR/1978
B
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968
C
UU No. 5 Tahun 1985
D
TAP MPR No. I/MPR/1983
E
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1983

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1163
Rancangan Undang-Undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Lembaga negara manakah yang berhak memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Mahkamah Konstitusi (MK)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1164
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review). Jika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, tindakan konstitusional apa yang paling tepat dilakukan?
A
Melaporkan presiden kepada DPR untuk dilakukan hak angket
B
Mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi
C
Meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang tersebut
D
Melakukan demonstrasi besar-besaran agar UU dicabut
E
Mengajukan permohonan penerbitan Perppu kepada Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1165
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', mengandung nilai bahwa pembangunan nasional harus...
A
Menguntungkan investor asing saja
B
Berpusat di pulau Jawa (Jawasentris)
C
Merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat
D
Fokus pada pembangunan gedung-gedung mewah
E
Mengabaikan daerah terpencil yang minim penduduk

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1166
Bentuk negara Indonesia yang terpecah menjadi beberapa negara bagian terjadi pada masa berlakunya...
A
Periode Proklamasi
B
Periode UUDS 1950
C
Periode Konstitusi RIS
D
Periode Orde Lama
E
Periode UUD 1945 Pasca Dekrit

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1167
Pada masa lalu, terdapat aturan mengenai referendum melalui UU Nomor 5 Tahun 1985. Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatur tentang aspek apa?
A
Mekanisme penerangan referendum
B
Tata cara rakyat memberikan pendapat
C
Struktur organisasi penyelenggara
D
Teknis penyelenggaraan referendum
E
Wilayah atau daerah berlakunya referendum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1168
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1169
DPR memiliki hak untuk meminta keterangan resmi kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang bersifat penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak ini dikenal dengan istilah...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Budget
E
Hak Imunitas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1170
Pancasila memiliki fungsi krusial dalam eksistensi bangsa. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi atau peran penting Pancasila adalah...
A
Menjadi instrumen penyaring bagi budaya asing yang masuk
B
Menjadi fondasi agar bangsa tetap tegak menghadapi berbagai ancaman
C
Memberikan kapasitas bagi bangsa untuk menutup diri sepenuhnya dari bantuan luar negeri
D
Menjadi rujukan utama dalam mencari solusi konflik sosial dan politik
E
Menetapkan visi dan tujuan nasional yang ingin dicapai bersama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.