PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 117. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1161
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai...
A
Piagam HAM Indonesia
B
Sumber HAM Indonesia
C
Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia
D
Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia
E
Rumusan pelaksanaan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1162
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Agung
D
Presiden
E
Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1163
Berdasarkan sila kelima Pancasila dan UUD 1945, bagaimanakah seharusnya distribusi bantuan sosial dilakukan saat terjadi krisis ekonomi untuk mencerminkan keadilan sosial?
A
Mengutamakan bantuan bagi kelompok masyarakat ekonomi tinggi.
B
Mengalokasikan bantuan sosial hanya di daerah perkotaan.
C
Menyediakan bantuan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat yang terdampak krisis.
D
Membatasi bantuan sosial hanya untuk kelompok masyarakat yang produktif.
E
Memberikan bantuan hanya kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1164
Ditinjau dari falsafah Pancasila, berikut ini yang BUKAN merupakan latar belakang munculnya konsep Wawasan Nusantara adalah...
A
Penerapan Hak Asasi Manusia
B
Pengambilan keputusan melalui musyawarah
C
Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan fisik semata
D
Mengutamakan kepentingan umum di atas golongan
E
Memberi kesempatan beribadah sesuai agama masing-masing

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1165
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1166
Paham Kosmopolitanisme dapat terbentuk apabila salah satu sila Pancasila dijalankan secara terisolasi tanpa kaitan dengan sila lainnya. Sila yang dimaksud adalah...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Kesatu
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1167
Implementasi Sila Kelima Pancasila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' dalam sektor pelayanan kesehatan sebaiknya berwujud seperti apa?
A
Layanan kesehatan gratis dikhususkan hanya untuk wilayah perkotaan.
B
Membatasi akses kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
C
Menyediakan akses kesehatan yang terjangkau dan merata hingga ke daerah terpencil.
D
Menaikkan biaya kesehatan demi devisa negara.
E
Memberikan fasilitas kesehatan eksklusif hanya untuk pejabat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1168
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan signifikan pada ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk konsekuensi dari dikeluarkannya dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Berakhirnya masa berlaku UUDS 1950
C
Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi
D
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
E
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1169
Dalam konteks syarat berdirinya negara, 'pengakuan dari negara lain' dikategorikan sebagai unsur yang bersifat...
A
Fakultatif
B
Tambahan
C
Mutlak
D
Opsional
E
Temporer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1170
Konstitusi merupakan hukum dasar yang penting bagi suatu negara. Secara umum, setiap konstitusi minimal mengatur tentang hal-hal berikut, yakni...
A
Pembagian kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
B
Dasar negara saja
C
Sistem pertahanan militer secara detail
D
Tata cara upacara kenegaraan
E
Hukum pidana dan hukum perdata

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.