PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 117. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1161
Dalam manajemen kepegawaian negara, penetapan jumlah dan jenis formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk instansi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak dilakukan sembarangan. Pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan final untuk menetapkan formasi tersebut setiap tahun anggaran adalah...
A
Menteri Dalam Negeri
B
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB)
D
Menteri Sekretaris Negara
E
Gubernur/Bupati terkait

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1162
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah...
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
B
Negara Serikat yang berbentuk Republik
C
Negara Kesatuan yang berbentuk Presidensial
D
Negara Republik yang berbentuk Demokrasi
E
Negara Monarki Konstitusional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1163
"Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1164
Tujuan utama pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam ekosistem perbankan nasional adalah...
A
Menyehatkan kembali bank yang sudah bangkrut
B
Memberikan suntikan modal bagi bank bermasalah
C
Memberikan jaminan keamanan atas simpanan nasabah
D
Memberikan sanksi pidana bagi bankir nakal
E
Melaporkan aliran dana mencurigakan ke penegak hukum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1165
Terkait penanganan pandemi yang berdampak nasional, bagaimanakah implementasi prinsip 'Persatuan Indonesia' dalam kebijakan pemerintah?
A
Fokus penanganan hanya pada kota-kota besar penggerak ekonomi.
B
Memberikan otonomi mutlak pada daerah tanpa arahan pusat.
C
Menerapkan kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah demi penanganan yang merata.
D
Hanya membantu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi.
E
Menyerahkan tanggung jawab penanganan sepenuhnya kepada individu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1166
Hak budget dimiliki oleh …
A
Presiden
B
MPR
C
Kejaksaan Agung
D
DPR
E
MA

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1167
Memaknai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pancasila hanya sebagai hiasan dalam dokumen negara.
B
Menjadikan nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir, orientasi dasar, dan standar evaluasi pembangunan.
C
Mengharuskan rakyat untuk menghafal seluruh butir Pancasila.
D
Menempatkan Pancasila di atas hukum internasional.
E
Menggunakan Pancasila hanya jika terjadi konflik sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1168
Setiap keputusan yang ditetapkan harus memiliki landasan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan YME serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip ini adalah pengamalan dari...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Pertama
D
Sila Kelima
E
Sila Keempat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1169
Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia dilaksanakan secara...
A
Terbuka oleh DPRD
B
Langsung oleh rakyat
C
Demokratis
D
Voting tertutup di pusat
E
Penunjukan berdasarkan kekeluargaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1170
Salah satu fungsi pengawasan DPR dilakukan melalui penggunaan hak angket. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mendefinisikan hak angket tersebut?
A
Wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas
C
Kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang
D
Hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang inisiatif
E
Hak untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.