Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 118. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1171
Link Soal
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pendidikan, yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang", adalah bunyi pasal ....
A
Pasal 31 ayat (2)
B
Pasal 31 ayat (2)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 31 ayat (4)
E
Pasal 31 ayat (5)
NO. 1172
Link Soal
Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan berkomunikasi dan mengelola informasi. Berikut ini adalah hak-hak yang dijamin dalam pasal tersebut, KECUALI...
A
Hak untuk mencari informasi
B
Hak untuk memperoleh informasi
C
Hak untuk menyimpan informasi
D
Hak untuk memonopoli informasi
E
Hak untuk mengolah informasi
NO. 1173
Link Soal
Upaya pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius dan persatuan demi kesejahteraan manusia diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 31 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 3
C
Pasal 31 Ayat 5
D
Pasal 32 Ayat 1
E
Pasal 32 Ayat 2
NO. 1174
Link Soal
Landasan yuridis yang secara khusus menjadi dasar pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah...
A
UU Nomor 21 tahun 2003
B
UU Nomor 22 tahun 2003
C
UU Nomor 23 tahun 2003
D
UU Nomor 24 tahun 2003
E
UU Nomor 25 tahun 2003
NO. 1175
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial berada di tangan...
A
Ketua Mahkamah Agung
B
Presiden dengan persetujuan DPR
C
Ketua Mahkamah Konstitusi
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 1176
Link Soal
Setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal berapakah peringatan tersebut dilaksanakan?
A
1 Juni
B
17 Agustus
C
1 Oktober
D
28 Oktober
E
10 November
NO. 1177
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 1178
Link Soal
Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan utama untuk...
A
Menambah kas negara melalui pajak
B
Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
C
Kepentingan investasi asing
D
Membayar utang luar negeri
E
Kesejahteraan pejabat negara
NO. 1179
Link Soal
Setiap keputusan yang ditetapkan harus memiliki landasan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan YME serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip ini adalah pengamalan dari...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Pertama
D
Sila Kelima
E
Sila Keempat
NO. 1180
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat keputusan-keputusan penting terkait ketatanegaraan Indonesia. Berikut ini yang BUKAN merupakan isi dari Dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Berlakunya kembali UUD 1945
C
Tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan DPR Sementara (DPRS)
E
Pembentukan MPRS dan DPAS