Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 118. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1171
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 1172
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, istilah 'Preambule' merujuk pada bagian...
A
Batang Tubuh
B
Aturan Peralihan
C
Pembukaan
D
Penjelasan Umum
E
Pasal-pasal
NO. 1173
Link Soal
Ditinjau dari asal katanya (etimologi) dalam bahasa Sanskerta, makna harfiah dari kata Pancasila adalah...
A
Lima larangan utama
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima pedoman bernegara
D
Peraturan yang berjumlah lima
E
Lima jalan kebenaran
NO. 1174
Link Soal
Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011, urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang benar dari tingkat tertinggi ke terendah adalah...
A
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
B
UUD 1945, UU/Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
C
Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda
D
UUD 1945, TAP MPR, Perpres, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
E
UUD 1945, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
NO. 1175
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 memegang kedudukan krusial yang tidak dapat diubah. Di bawah ini, manakah yang BUKAN merupakan aspek kedudukan hakiki dari Pembukaan UUD 1945?
A
Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Pengejawantahan kesadaran hukum dan cita-cita moral rakyat
C
Memuat sendi mutlak kehidupan negara (tujuan, bentuk negara, asas kerohanian)
D
Mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat dan hukum Tuhan
E
Memiliki kedudukan kuat yang melekat pada kepribadian hidup bangsa
NO. 1176
Link Soal
Sebagai sistem filsafat, Pancasila ditinjau dari aspek Ontologis. Pernyataan yang mencerminkan dasar ontologis tersebut adalah...
A
Pancasila merupakan metode pengetahuan yang sistematis bagi bangsa
B
Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai estetika dan etika
C
Pancasila sudah menjiwai dalam diri setiap manusia secara kodrati
D
Pancasila menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan
E
Pancasila merupakan hasil pemikiran tokoh-tokoh revolusioner
NO. 1177
Link Soal
Penerapan Otonomi Daerah memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, terdapat beberapa urusan absolut yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Manakah di bawah ini yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat?
A
Pengelolaan pasar tradisional
B
Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas)
C
Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan
D
Pengaturan tata ruang kota
E
Pemungutan retribusi parkir
NO. 1178
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 1179
Link Soal
Dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia, bagaimana Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan atau dukungan?
A
Memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi tanpa intervensi regulasi pemerintah untuk memaksimalkan keuntungan.
B
Membatasi ruang lingkup kegiatan ekonomi agar hanya berjalan pada sektor swasta saja.
C
Merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendorong pemerataan peluang ekonomi serta penyebaran kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
D
Menghapus program-program pro-rakyat demi menarik investasi asing yang lebih besar.
E
Memberikan perlakuan istimewa dan fasilitas khusus bagi para investor dari luar negeri.
NO. 1180
Link Soal
Pada masa lalu, terdapat aturan mengenai referendum melalui UU Nomor 5 Tahun 1985. Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatur tentang aspek apa?
A
Mekanisme penerangan referendum
B
Tata cara rakyat memberikan pendapat
C
Struktur organisasi penyelenggara
D
Teknis penyelenggaraan referendum
E
Wilayah atau daerah berlakunya referendum