Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 119. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1181
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' berencana mengeluarkan kebijakan baru mengenai seragam sekolah di tingkat SMP yang harus mencerminkan identitas lokal. Namun, daerah tersebut memiliki keberagaman etnis dan agama yang sangat tinggi. Beberapa kelompok masyarakat menginginkan seragam yang menonjolkan ciri khas agama tertentu, sementara kelompok lain menuntut kesetaraan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai salah satu Pilar Negara harus menjadi landasan utama. Manakah di antara opsi berikut yang paling tepat merefleksikan implementasi prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' dalam perumusan kebijakan seragam sekolah tersebut?
A
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah dengan desain yang netral, tidak menonjolkan simbol agama atau etnis tertentu, namun memungkinkan siswa untuk menggunakan atribut pelengkap keagamaan yang sesuai keyakinan masing-masing secara sukarela.
B
Pemerintah Daerah mengadakan jajak pendapat publik dan mengadopsi desain seragam yang paling banyak disetujui oleh mayoritas penduduk, demi menjaga stabilitas sosial.
C
Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan seragam yang berbeda untuk setiap kelompok etnis dan agama agar setiap identitas dapat terwakili secara adil.
D
Pemerintah Daerah menunda perumusan kebijakan seragam sampai seluruh kelompok masyarakat mencapai kesepakatan mutlak, untuk menghindari konflik.
E
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah yang didominasi oleh ciri khas agama mayoritas, dengan alasan menjaga kearifan lokal yang sudah turun-temurun.
NO. 1182
Link Soal
Menurut Prof. Notonegoro, apa yang dimaksud dengan nilai vital ….
A
segala sesuatu yang benar-banar penting bagi manusia
B
segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal yang genting bila tak terpenuhi
C
segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas
D
nilai yang bersum-ber pada unsur akal manusia
E
semua jawaban benar
NO. 1183
Link Soal
Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) secara resmi dihapuskan dari struktur ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 yang ke-...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 1184
Link Soal
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan sistem perekonomian nasional. Ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia yang tercermin dalam pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Negara menguasai seluruh faktor produksi tanpa terkecuali
C
Sektor swasta dilarang berperan dalam cabang produksi penting
D
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas
E
Buruh memiliki kekuasaan mutlak atas manajemen perusahaan
NO. 1185
Link Soal
Dalam proses penyusunan anggaran negara, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR. Selain dibahas bersama DPR, lembaga manakah yang wajib memberikan pertimbangannya?
A
Mahkamah Agung
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat
C
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Kementerian Keuangan
NO. 1186
Link Soal
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah...
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
B
Negara Serikat yang berbentuk Republik
C
Negara Kesatuan yang berbentuk Presidensial
D
Negara Republik yang berbentuk Demokrasi
E
Negara Monarki Konstitusional
NO. 1187
Link Soal
Ketika sebuah negara baru lahir, ia memerlukan pengakuan dari negara lain. Pengakuan yang bersifat resmi menurut hukum internasional dan menimbulkan konsekuensi hubungan diplomatik penuh disebut pengakuan...
A
De Facto
B
De Jure
C
De Kontrol
D
Sepihak
E
Sementara
NO. 1188
Link Soal
Seorang warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan pewarganegaraan Indonesia (naturalisasi) harus memenuhi persyaratan berikut, KECUALI...
A
Mempunyai pekerjaan tetap atau berpenghasilan
B
Telah menetap di Indonesia minimal 5 tahun secara terus-menerus
C
Memiliki istri yang berkewarganegaraan Indonesia
D
Mampu berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945
E
Melakukan pembayaran uang pewarganegaraan ke kas negara
NO. 1189
Link Soal
Landasan yuridis yang secara khusus menjadi dasar pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah...
A
UU Nomor 21 tahun 2003
B
UU Nomor 22 tahun 2003
C
UU Nomor 23 tahun 2003
D
UU Nomor 24 tahun 2003
E
UU Nomor 25 tahun 2003
NO. 1190
Link Soal
Dalam ketatanegaraan, istilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk...
A
Mengganti konstitusi lama dengan yang baru
B
Menghapus seluruh pasal dalam konstitusi
C
Memperbaiki atau mengubah naskah undang-undang dasar
D
Menyusun kembali landasan dasar negara
E
Mengkaji ulang keabsahan konstitusi