Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat pos transaksi yang menampung 'setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali' atau 'pengeluaran yang akan diterima kembali' di masa depan. Pos anggaran ini dikategorikan sebagai...
A
Pendapatan Asli Daerah
B
Belanja Daerah
C
Dana Perimbangan
D
Pembiayaan Daerah
E
Lain-lain Pendapatan yang Sah
NO. 112
Link Soal
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden
NO. 113
Link Soal
UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya) mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Ketika pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, asas yang diterapkan adalah...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi
NO. 114
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai gerakan yang mengadvokasi pembentukan negara berdasarkan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan Pancasila. Gerakan ini menyebarkan paham melalui media sosial dan mencoba menarik dukungan, terutama dari kalangan muda, dengan argumen tentang kelemahan sistem yang ada. Menghadapi fenomena ini, langkah strategis yang paling tepat untuk mempertahankan keutuhan dan ideologi bangsa berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Memperkuat pendidikan karakter Pancasila sejak dini dan secara masif di semua jenjang pendidikan, serta mengoptimalkan peran tokoh agama dan adat dalam menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa.
B
Melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut tanpa kecuali, serta memblokir semua platform media sosial yang menyebarkan paham radikal.
C
Mendorong dialog terbuka dan toleransi antarumat beragama serta suku di berbagai forum untuk menunjukkan keberagaman Indonesia adalah kekuatan, sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dan memperketat izin masuk, serta memperkuat batas negara untuk mencegah infiltrasi ideologi asing.
E
Merevitalisasi peran lembaga-lembaga negara dalam menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi landasan hukum bernegara dan bersistem pemerintahan.
NO. 115
Link Soal
Terdapat perbedaan mendasar dalam struktur lembaga negara antara UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Salah satunya adalah...
A
UUDS 1950 tidak mengenal jabatan Presiden
B
Konstitusi RIS 1949 memiliki lembaga Konstituante
C
UUDS 1950 memiliki lembaga Konstituante
D
UUDS 1950 menerapkan sistem pemerintahan presidensiil
E
Konstitusi RIS 1949 dibentuk oleh Panitia Kecil BPUPKI
NO. 116
Link Soal
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki agenda untuk mengubah pasal-pasal konstitusi harus memenuhi kuorum kehadiran anggota sebesar...
A
Minimal 1/3 jumlah anggota MPR
B
Minimal 1/2 jumlah anggota MPR
C
Minimal 2/3 jumlah anggota MPR
D
Minimal 1/4 jumlah anggota MPR
E
Minimal 3/4 jumlah anggota MPR
NO. 117
Link Soal
Dalam asas kewarganegaraan, 'Ius Soli' adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada...
A
Garis keturunan orang tua
B
Tempat kelahiran
C
Proses pewarganegaraan
D
Agama yang dianut
E
Status perkawinan
NO. 118
Link Soal
Pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala nasional yang ambisius seringkali dihadapkan pada dilema antara pencapaian kepentingan ekonomi makro dan keberlanjutan budaya lokal atau hak-hak masyarakat adat. Meskipun proyek-proyek tersebut dianggap penting untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan, namun kerap menimbulkan konflik sosial, pergeseran budaya, dan bahkan hilangnya identitas lokal di beberapa komunitas. Timbul pertanyaan, sejauh mana proyek pembangunan negara dapat menjustifikasi dampak negatif terhadap keberagaman lokal demi persatuan dan kemajuan nasional?
A
Tegangan antara pembangunan fisik yang berorientasi sentralistik dengan pelestarian identitas multikultural yang berakar pada otonomi daerah dan kearifan lokal.
B
Tegangan antara kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan hak ulayat masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak fundamental.
C
Tegangan antara konsep persatuan politik-ekonomi bangsa yang didorong oleh negara dengan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai kekayaan nasional yang harus dilindungi.
D
Tegangan antara cita-cita negara kesejahteraan sosial dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi hak setiap warga negara dan generasi mendatang.
E
Tegangan antara modernisasi yang digerakkan oleh pemerintah pusat dengan resistensi konservatif dari komunitas tradisional di daerah yang enggan berubah.
NO. 119
Link Soal
Isi pokok yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 mencakup tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut adalah...
A
Sistem pemerintahan, ideologi negara, dan sejarah perjuangan bangsa.
B
Struktur militer, kebijakan ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam.
C
Sistem pemerintahan, pola hubungan antarlembaga negara, serta relasi antara negara dengan warga negaranya.
D
Hubungan diplomatik, sistem kepartaian, dan peraturan pajak daerah.
E
Mekanisme pemilihan umum, struktur peradilan, dan pembagian wilayah provinsi.
NO. 120
Link Soal
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik horizontal antar suku?
A
Membiarkan setiap suku untuk menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
B
Memfasilitasi dialog dan upaya rekonsiliasi antar suku yang bersengketa, didampingi oleh pemerintah.
C
Menghapus perbedaan budaya dan tradisi antar suku agar tercipta keseragaman yang absolut.
D
Mendorong pemisahan wilayah geografis berdasarkan suku untuk menghindari potensi konflik.
E
Menggunakan kekuatan militer untuk memaksa penyelesaian konflik antar suku.