PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 111
Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Daerah
E
Sentralisasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 112
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 113
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 114
Dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Kejaksaan Agung
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 115
Menurut teori kausalitas Prof. Notonegoro, proses pengesahan Pancasila dari sekadar calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI disebut sebagai...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 116
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki kaitan yang sangat erat (organik) dengan batang tubuh karena mengandung sendi-sendi utama negara. Berikut ini adalah sendi-sendi tersebut, kecuali...
A
Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
B
Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.
C
Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.
D
Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.
E
Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 117
Yang bukan merupakan Raja Kerajaan Singasari adalah...
A
Ken Arok
B
Anusapati
C
Tohjaya
D
Raden Wijaya
E
Kertanegara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 118
Panitia Sembilan dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara nama-nama berikut, siapakah yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Mr. Kasman Singodimejo
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Mr. Ahmad Soebarjo
E
Moh. Natsir

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 119
Intisari atau nilai fundamental yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, pada dasarnya merefleksikan prinsip...
A
Chauvinisme
B
Nasionalisme
C
Liberalisme
D
Sekularisme
E
Etnosentrisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 120
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi diintegrasikan ke dalam Lambang Negara Garuda Pancasila pada saat...
A
Berlangsungnya masa persidangan BPUPKI
B
Momen satu bulan menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan
C
Kurun waktu dua setengah bulan sebelum Proklamasi
D
Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
E
Tahap perancangan dan finalisasi Lambang Negara NKRI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.