Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan signifikan pada ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk konsekuensi dari dikeluarkannya dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Berakhirnya masa berlaku UUDS 1950
C
Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi
D
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
E
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
NO. 112
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Siapakah yang TIDAK termasuk dalam kategori perangkat daerah?
A
Gubernur
B
Bupati
C
Walikota
D
Sekretaris Daerah
E
Menteri Sekretaris Negara
NO. 113
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' berencana mengeluarkan kebijakan baru mengenai seragam sekolah di tingkat SMP yang harus mencerminkan identitas lokal. Namun, daerah tersebut memiliki keberagaman etnis dan agama yang sangat tinggi. Beberapa kelompok masyarakat menginginkan seragam yang menonjolkan ciri khas agama tertentu, sementara kelompok lain menuntut kesetaraan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai salah satu Pilar Negara harus menjadi landasan utama. Manakah di antara opsi berikut yang paling tepat merefleksikan implementasi prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' dalam perumusan kebijakan seragam sekolah tersebut?
A
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah dengan desain yang netral, tidak menonjolkan simbol agama atau etnis tertentu, namun memungkinkan siswa untuk menggunakan atribut pelengkap keagamaan yang sesuai keyakinan masing-masing secara sukarela.
B
Pemerintah Daerah mengadakan jajak pendapat publik dan mengadopsi desain seragam yang paling banyak disetujui oleh mayoritas penduduk, demi menjaga stabilitas sosial.
C
Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan seragam yang berbeda untuk setiap kelompok etnis dan agama agar setiap identitas dapat terwakili secara adil.
D
Pemerintah Daerah menunda perumusan kebijakan seragam sampai seluruh kelompok masyarakat mencapai kesepakatan mutlak, untuk menghindari konflik.
E
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah yang didominasi oleh ciri khas agama mayoritas, dengan alasan menjaga kearifan lokal yang sudah turun-temurun.
NO. 114
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, bagaimana UUD 1945 menjamin tetap terjaganya integrasi nasional dalam bingkai NKRI?
A
Membiarkan daerah mengatur sendiri tanpa pengawasan pusat.
B
Menyerahkan semua kewenangan kepada pemerintah daerah.
C
Memberikan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan tetap mengikuti ketentuan nasional.
D
Mengizinkan daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.
E
Menetapkan pemerintah daerah sebagai cabang independen dari pusat.
NO. 115
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 116
Link Soal
Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia dilaksanakan secara...
A
Terbuka oleh DPRD
B
Langsung oleh rakyat
C
Demokratis
D
Voting tertutup di pusat
E
Penunjukan berdasarkan kekeluargaan
NO. 117
Link Soal
Pemerintah menyusun berbagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor kehutanan. Berikut ini adalah program-program utama pembangunan kehutanan, KECUALI...
A
Program pemantapan keamanan dalam negeri
B
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
C
Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
D
Program peningkatan akses informasi sumber daya alam
E
Program peningkatan anggaran perlindungan hutan secara eksklusif
NO. 118
Link Soal
Pada lambang negara Burung Garuda, sila keempat 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan' disimbolkan dengan gambar...
A
Bintang emas
B
Rantai emas
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas
NO. 119
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 120
Link Soal
Dalam ilmu hukum, terdapat istilah untuk hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Istilah tersebut adalah...
A
Ius Constituendum
B
Hukum Alam
C
Ius Soli
D
Ius Constitutum
E
Ius Sanguinis