Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Pada amandemen pertama UUD 1945, terdapat sejumlah pasal yang mengalami perubahan. Manakah deretan pasal berikut yang termasuk dalam amandemen pertama tersebut?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
NO. 112
Link Soal
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dijamin dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 27 ayat 1
B
Pasal 27 ayat 2
C
Pasal 28 ayat 1
D
Pasal 30 ayat 1
E
Pasal 30 ayat 2
NO. 113
Link Soal
Amandemen tahap terakhir atau keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal...
A
11 Agustus 2001
B
11 Agustus 2002
C
11 Agustus 2003
D
11 Agustus 2004
E
11 Agustus 2005
NO. 114
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 115
Link Soal
Salah satu fungsi pengawasan DPR dilakukan melalui penggunaan hak angket. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mendefinisikan hak angket tersebut?
A
Wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas
C
Kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang
D
Hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang inisiatif
E
Hak untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah
NO. 116
Link Soal
Berdasarkan naskah UUD 1945, Bab IX secara khusus mengatur tentang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu...
A
Kekuasaan Pemerintahan Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Kekuasaan Kehakiman
D
Kementerian Negara
E
Pemerintahan Daerah
NO. 117
Link Soal
Pemilihan Umum pertama tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Tugas utama dari Dewan Konstituante adalah...
A
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Menyusun Undang-Undang Dasar baru yang tetap
C
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
D
Mengawasi jalannya pemerintahan kabinet
E
Membentuk kabinet parlementer
NO. 118
Link Soal
Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat banding adalah...
A
Pengadilan Negeri
B
Pengadilan Tata Usaha Negara
C
Pengadilan Tinggi
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 119
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, Indonesia menghadapi ancaman serius dari ideologi-ideologi transnasional yang berupaya merongrong dasar negara dan memecah belah persatuan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat mulai terpengaruh dan menyuarakan gagasan yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang perannya paling fundamental dan mendesak untuk ditegakkan serta diamalkan guna membentengi bangsa dari penetrasi ideologi asing dan menjaga keutuhan identitas nasional?
A
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat.
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam keberagaman.
E
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat cita-cita dan tujuan negara.
NO. 120
Link Soal
Di sebuah daerah, praktik intoleransi meningkat tajam, dipicu oleh kelompok yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk menyebarkan narasi eksklusif dan mendiskreditkan kelompok lain. Narasi ini, meskipun berbalut argumentasi agama, secara fundamental mengikis nilai-nilai inklusivitas dan persatuan. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya diaktualisasikan oleh aparatur negara dan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap harmoni sosial dan kebangsaan?
A
Mengizinkan setiap kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya secara mutlak, selama tidak ada kekerasan fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
B
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap ujaran kebencian, tanpa memberikan ruang dialog, untuk menegaskan superioritas hukum positif negara atas tafsir keagamaan sempit.
C
Mendorong dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis batas toleransi dan inklusivitas.
D
Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dan mengedepankan identitas nasional tunggal untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, sehingga kerukunan dapat terjaga secara pragmatis.
E
Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemimpin agama setempat, dengan harapan kearifan lokal dapat mengembalikan harmoni, serta menghindari intervensi negara dalam urusan keyakinan.