Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Pancasila memiliki sifat 'khusus konkret' dalam implementasinya. Hal ini berarti bahwa...
A
Nilai Pancasila diterapkan secara nyata dan dinamis dalam berbagai sektor kehidupan
B
Ilmu pengetahuan tentang Pancasila didasarkan pada riset yang spesifik
C
Pancasila hanya boleh diterapkan di wilayah hukum Indonesia
D
Pancasila adalah hasil adopsi dari nilai-nilai luhur bangsa asing
E
Nilai Pancasila bersifat statis dan tidak dapat diubah pelaksanaannya
NO. 112
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 113
Link Soal
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.
NO. 114
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol rantai emas dengan latar belakang merah melambangkan sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 115
Link Soal
Berapakah jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila yang melambangkan dua angka terakhir dari tahun kemerdekaan Republik Indonesia?
A
45
B
19
C
8
D
17
E
20
NO. 116
Link Soal
Definisi warga negara Indonesia diatur secara tegas dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), yang dimaksud dengan warga negara adalah...
A
Semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia
B
Orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
C
Penduduk asli pribumi yang telah dewasa
D
Orang asing yang telah menetap minimal 5 tahun berturut-turut
E
Mereka yang memiliki bukti kelahiran di tanah air Indonesia
NO. 117
Link Soal
Setelah melalui proses persidangan yang panjang, rumusan Pancasila hasil penggalian Ir. Soekarno akhirnya disepakati untuk dicantumkan secara resmi dalam...
A
Naskah Pidato Kebangsaan
B
Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945
C
Naskah Teks Proklamasi
D
Dokumen Sidang BPUPKI
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 118
Link Soal
Sesuai dengan esensi sila pertama Pancasila, Indonesia didefinisikan sebagai negara ber-Ketuhanan, yang berarti bukan negara sekuler. Hal ini mengandung makna bahwa...
A
Negara tidak memisahkan secara mutlak urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan
B
Agama tidak memiliki peran dalam ruang publik kenegaraan
C
Pemerintah tidak diperbolehkan mencampuri urusan keyakinan warga negara
D
Konstitusi negara dibuat berdasarkan satu hukum agama tertentu saja
E
Urusan agama sepenuhnya merupakan tanggung jawab individu tanpa fasilitasi negara
NO. 119
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Presiden
NO. 120
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM