Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Pancasila sebagai salah satu Pilar Negara mengajarkan tentang pentingnya integritas, musyawarah, dan keadilan sosial dalam setiap pengambilan keputusan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan aman.
Seorang ASN bernama Budi, seorang ahli IT di Kementerian XYZ, ditugaskan untuk mengelola peluncuran portal layanan publik digital terbaru yang sangat diantisipasi. Portal ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Seminggu sebelum peluncuran resmi yang sudah dijadwalkan dan diumumkan secara luas oleh Menteri, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis pada sistem database yang berpotensi membocorkan data pribadi ratusan ribu pengguna jika dieksploitasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Menghentikan peluncuran atau menunda untuk perbaikan menyeluruh akan menimbulkan kegaduhan politik dan membuat Menteri kehilangan muka di mata publik, sementara risiko kebocoran data sangat besar jika tetap diluncurkan.
Dalam situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi Budi berdasarkan nilai-nilai Pilar Negara, khususnya dalam menjunjung tinggi integritas, kepentingan publik, dan prinsip kehati-hatian, adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut secara rahasia kepada atasannya dengan rekomendasi penundaan peluncuran dan perbaikan secepatnya, serta menyiapkan strategi komunikasi publik yang transparan.
B
Tetap meluncurkan portal sesuai jadwal, namun dengan membuat catatan internal tentang celah keamanan untuk perbaikan bertahap setelah peluncuran, dengan harapan tidak ada eksploitasi.
C
Berupaya menutup-nutupi celah keamanan tersebut dan berharap tidak ada yang menemukan hingga perbaikan bisa dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan publik.
D
Mengumumkan sendiri celah keamanan tersebut melalui media sosial atau platform publik untuk menekan pihak kementerian agar segera mengambil tindakan perbaikan.
E
Mencari solusi teknis sementara yang cepat tanpa melaporkan sepenuhnya risiko kepada atasan, agar peluncuran tidak tertunda dan masalah dapat diselesaikan kemudian.
NO. 112
Link Soal
Identitas nasional berupa Bendera Negara Sang Merah Putih diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 31
B
Pasal 32
C
Pasal 33
D
Pasal 34
E
Pasal 35
NO. 113
Link Soal
Dalam istilah demokrasi, kata 'kratos' memiliki makna sebagai...
A
Pemerintahan
B
Perataan
C
Kemakmuran
D
Kedaulatan
E
Kemasyarakatan
NO. 114
Link Soal
Sebuah komunitas minoritas agama di suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, meskipun telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Penolakan utama datang dari kelompok mayoritas yang mendasarkan argumennya pada sentimen keagamaan dan tafsir lokal yang sempit, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat berada dalam posisi dilematis antara menaati prosedur dan menghadapi tekanan mayoritas. Bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama seharusnya diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus ini, khususnya oleh ASN?
A
ASN harus menunda atau membatalkan izin pembangunan demi menjaga stabilitas dan kerukunan mayoritas, serta menyerahkan masalah kepada pemimpin agama untuk diselesaikan secara adat.
B
ASN wajib menindaklanjuti proses perizinan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak konstitusional kebebasan beragama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
C
ASN harus mengambil alih pembangunan rumah ibadah dengan paksa dan melindungi komunitas minoritas secara militer, untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
D
ASN sebaiknya mencari lokasi alternatif yang tidak menimbulkan penolakan dari kelompok mayoritas, meskipun itu berarti komunitas minoritas harus berkorban demi kedamaian.
E
Pemerintah pusat harus turun tangan langsung dan mengambil alih semua kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan, karena ASN daerah dianggap tidak mampu.
NO. 115
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dalam memeriksa dan mengawasi keuangan negara. Ditinjau dari sifat kegiatannya, fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksekutif
D
Rekomendatif
E
Operatif
NO. 116
Link Soal
Wewenang Presiden untuk memberikan hak grasi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 117
Link Soal
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur berikut, KECUALI....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah
NO. 118
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai...
A
Piagam HAM Indonesia
B
Sumber HAM Indonesia
C
Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia
D
Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia
E
Rumusan pelaksanaan HAM
NO. 119
Link Soal
Untuk menjaga kualitas peradilan, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh sebuah lembaga mandiri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga yang berwenang mengusulkan tersebut adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 120
Link Soal
Bentuk negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) adalah...