Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 120. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1191
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 1192
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum
NO. 1193
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.
NO. 1194
Link Soal
Setiap tahunnya negara menyusun anggaran untuk pembangunan. Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C
Presiden
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E
Bank Indonesia
NO. 1195
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi, generasi muda Indonesia menghadapi dilema identitas. Mereka mudah terpengaruh oleh budaya populer asing, gaya hidup individualistis, dan kadang-kadang cenderung meremehkan warisan budaya lokal serta nilai-nilai kebersamaan. Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengikis rasa bangga terhadap kebhinekaan Indonesia dan bahkan menimbulkan krisis identitas nasional. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara dapat diinternalisasi dan dipertahankan relevansinya di tengah tantangan budaya global ini?
A
Membatasi masuknya budaya asing dan mendorong kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dan bahasa lokal sebagai upaya proteksi identitas nasional secara tegas.
B
Mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan nasional secara interaktif dan kontekstual, serta memfasilitasi ruang kreatif bagi generasi muda untuk menginterpretasikan kekayaan budaya lokal dengan sentuhan modern.
C
Membiarkan globalisasi berjalan alami, dengan keyakinan bahwa identitas nasional akan tetap bertahan melalui proses adaptasi dan seleksi alamiah tanpa intervensi pemerintah.
D
Memperkuat peran tokoh agama dan adat untuk secara aktif mengawasi dan mengarahkan perilaku generasi muda, serta memberikan sanksi sosial bagi mereka yang terlalu terpengaruh budaya asing.
E
Meningkatkan kegiatan promosi budaya Indonesia di kancah internasional untuk membuktikan superioritas budaya nasional, sehingga generasi muda lebih bangga terhadap identitasnya.
NO. 1196
Link Soal
Eksistensi para pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan diatur secara spesifik dalam UUD 1945. Bab berapakah yang membahas tentang Kementerian Negara?
A
Bab VI
B
Bab IV
C
Bab V
E
Bab VII
NO. 1197
Link Soal
Tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah kecuali...
NO. 1198
Link Soal
Pemilihan Umum pertama tahun 1955 sering disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia, meskipun kondisi keamanan negara saat itu belum stabil. Salah satu indikator keberhasilan demokrasi pada pemilu tersebut adalah...
A
Terpilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
B
Tingginya partisipasi rakyat dan tidak adanya dominasi mutlak satu partai (multipartai).
C
Berhasilnya militer menduduki kursi parlemen tanpa melalui pemilihan.
D
Adanya calon tunggal yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa.
E
Penggunaan sistem noken yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
NO. 1199
Link Soal
Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila sila ke-...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1200
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi adalah...
A
Presiden selaku Kepala Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi
E
Dewan Pertimbangan Agung