Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 120. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1191
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas strategis dalam pengawasan keuangan negara dengan tiga fungsi pokok, yaitu...
A
Efisiensi, yudikatif, dan auditif
B
Rekomendatif, yudikatif, dan auditif
C
Yudikatif, operatif, dan rekomendatif
D
Operatif, auditif, dan efisiensi
E
Rekomendatif, legislatif, dan inovatif
NO. 1192
Link Soal
Dalam studi kebijakan publik, sebuah peraturan daerah yang melarang masyarakat mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk dalam kategori kebijakan...
A
Distributif
B
Konstituen
C
Redistributif
D
Regulatif
E
Alokatif
NO. 1193
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.
NO. 1194
Link Soal
Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, yang berarti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, keterbukaan ini memiliki batasan. Hal yang TIDAK boleh diubah dalam ideologi terbuka Pancasila adalah...
A
Kebijakan praktis operasional pemerintah
B
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
C
Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD
D
Peraturan perundang-undangan di bawah UUD
E
Program pembangunan jangka panjang
NO. 1195
Link Soal
Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, struktur tata urutan perundang-undangan di Indonesia menempatkan jenis aturan tertentu di posisi paling dasar. Manakah peraturan yang memiliki urutan terendah menurut ketentuan tersebut?
A
Ketetapan MPR
B
Peraturan Pemerintah
C
Undang-Undang
D
Peraturan Daerah
E
Keputusan Presiden
NO. 1196
Link Soal
Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata, wewenang untuk menetapkan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata berada pada...
A
Pemerintah Pusat
B
Pemerintah Provinsi
C
Pemerintah Kabupaten/Kota
D
Dinas Pariwisata Daerah
E
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
NO. 1197
Link Soal
Tindakan memperlakukan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan mencerminkan pengamalan sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1198
Link Soal
Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, negara terus memberdayakan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari penguatan institusi hukum ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk...
A
Meningkatkan pendapatan negara dari sektor hukum
B
Mewujudkan ketertiban, kepastian, dan rasa aman dalam masyarakat
C
Menunjukkan kekuatan negara di mata internasional
D
Mengontrol kebebasan berpendapat warga negara
E
Melindungi kepentingan pejabat pemerintahan
NO. 1199
Link Soal
Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun", hal ini merupakan bunyi pasal ....
A
22 C ayat (1)
B
22 C ayat (2)
C
22 C ayat (3)
D
22 C ayat (4)
E
22 C ayat (5)
NO. 1200
Link Soal
Sejarah amandemen konstitusi Indonesia mencatat bahwa perubahan keempat terhadap UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
18 Agustus 2002
B
10 Agustus 2002
C
9 November 2001
D
18 Agustus 2000
E
19 Oktober 1999