Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 120. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1191
Link Soal
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah ....
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Menteri Dalam Negeri
C
Perwakilan Pemerintah
D
Organisasi-organisasi politik
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 1192
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi (pengampunan) dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
DPR
B
MPR
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 1193
Link Soal
Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan rumah murah merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah, yaitu ...
A
Kebijakan substantif
B
Kebijakan regulatory
C
Kebijakan material
D
Kebijakan barang umum
E
Kebijakan redistributif
NO. 1194
Link Soal
Secara terminologi hukum dan tata negara, apa yang dimaksud dengan Konstitusi?
A
Hanya peraturan yang tertulis dalam lembaran negara
B
Himpunan hukum tidak tertulis saja
C
Kumpulan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis
D
Pidato kenegaraan presiden
E
Kesepakatan politik antara partai
NO. 1195
Link Soal
Dalam sistem pembagian kekuasaan (Trias Politika), Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan roda administrasi negara. Jabatan ini dikategorikan ke dalam kekuasaan...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksaminatif
D
Eksekutif
E
Federatif
NO. 1196
Link Soal
Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka, namun nilai-nilainya disebut tidak bersifat operasional secara langsung. Apa makna dari pernyataan tersebut?
A
Pancasila membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui instrumen hukum agar dapat diterapkan.
B
Pancasila hanya berisi teori yang tidak mungkin dipraktikkan dalam kehidupan nyata.
C
Nilai Pancasila berubah-ubah setiap saat mengikuti tren global.
D
Pancasila bersifat kaku dan tertutup bagi penafsiran baru.
E
Pancasila hanya berlaku bagi penyelenggara negara, bukan rakyat biasa.
NO. 1197
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
NO. 1198
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan secara konstitusional dan lebih jelas melalui Sidang MPR yang ditetapkan dalam...
A
Tap MPR No. II/MPR/1978
B
Tap MPR No. IV/MPR/1973
C
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
D
Tap MPR No. III/MPR/2000
E
Tap MPR No. I/MPR/2003
NO. 1199
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 1200
Link Soal
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, seseorang dapat memperoleh status Warga Negara Indonesia (WNI) melalui cara-cara berikut, KECUALI...
A
Dilahirkan oleh ayah dan ibu Warga Negara Asing (WNA)
B
Melalui proses pengangkatan (adopsi)
C
Dikabulkannya permohonan pewarganegaraan
D
Melalui proses naturalisasi (pewarganegaraan)
E
Mengikuti status kewarganegaraan ayah dan/atau ibu