Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 121. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1201
Link Soal
Terkait penanganan pandemi yang berdampak nasional, bagaimanakah implementasi prinsip 'Persatuan Indonesia' dalam kebijakan pemerintah?
A
Fokus penanganan hanya pada kota-kota besar penggerak ekonomi.
B
Memberikan otonomi mutlak pada daerah tanpa arahan pusat.
C
Menerapkan kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah demi penanganan yang merata.
D
Hanya membantu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi.
E
Menyerahkan tanggung jawab penanganan sepenuhnya kepada individu.
NO. 1202
Link Soal
Revolusi berupa penyerangan Penjara Bastille terjadi pada...
A
Revolusi Inggris
B
Revolusi Amerika
C
Revolusi Rusia
D
Revolusi Perancis
E
Revolusi Belgia
NO. 1203
Link Soal
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat masih memegang kewenangan absolut untuk beberapa bidang tertentu. Manakah urusan yang BUKAN merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat?
A
Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional.
B
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
C
Urusan yustisi atau sistem peradilan dan hukum.
D
Pengaturan moneter dan kebijakan fiskal nasional.
E
Pengelolaan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
NO. 1204
Link Soal
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.
NO. 1205
Link Soal
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.
NO. 1206
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai...
A
Piagam HAM Indonesia
B
Sumber HAM Indonesia
C
Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia
D
Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia
E
Rumusan pelaksanaan HAM
NO. 1207
Link Soal
Ketika Pancasila difungsikan sebagai instruksi atau pedoman dalam segala aspek kehidupan guna mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, maka Pancasila berkedudukan sebagai...
A
Ideologi Bangsa
B
Pandangan hidup
C
Norma Dasar
D
Dasar negara
E
Aturan dasar
NO. 1208
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali perubahan konstitusi. Urutan periodisasi konstitusi yang benar sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah...
A
UUD 1945 - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 (Pra Orba/Orba) - UUD 1945 Amandemen
B
Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 Pra Orba - UUD Orba - UUD Amandemen
C
UUD Amandemen - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD Orba - UUD 1945 Amandemen
D
UUD 1945 Pra Orba - Konstitusi RIS - UUD Amandemen - UUD Orba - UUD 1945
E
UUD 1945 - UUD Orba - UUD 1945 Pra Orba - UUD Amandemen - UUD 1945
NO. 1209
Link Soal
Suatu entitas politik dapat disebut sebagai Negara jika memenuhi syarat unsur-unsur konstitutif berikut ini, yaitu...
A
Memiliki Undang-Undang Dasar, wilayah, dan kedaulatan
B
Memiliki rakyat, wilayah geografis, dan sistem pemerintahan yang berdaulat
C
Adanya penduduk, kedaulatan penuh, serta pengakuan de jure dari luar negeri
D
Memiliki kepala negara, wilayah kekuasaan, dan konstitusi tertulis
E
Terdiri dari rakyat, wilayah, serta pengakuan bersyarat dari negara tetangga
NO. 1210
Link Soal
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak konstitusional untuk...
A
Mengangkat menteri-menteri negara
B
Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
C
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
D
Memberi grasi dan rehabilitasi
E
Menyatakan perang