Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 121. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1201
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 1202
Link Soal
Ketika sebuah negara baru lahir, ia memerlukan pengakuan dari negara lain. Pengakuan yang bersifat resmi menurut hukum internasional dan menimbulkan konsekuensi hubungan diplomatik penuh disebut pengakuan...
A
De Facto
B
De Jure
C
De Kontrol
D
Sepihak
E
Sementara
NO. 1203
Link Soal
Salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah amandemen UUD 1945 adalah...
NO. 1204
Link Soal
Tujuan negara "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, bagaimana seharusnya diwujudkan melalui kebijakan pendidikan nasional?
A
Menyediakan fasilitas pendidikan gratis yang hanya terbatas pada wilayah perkotaan.
B
Menghapus materi pelajaran moral dan agama dari kurikulum pendidikan nasional.
C
Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
D
Memberikan prioritas utama dalam pendidikan hanya kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.
E
Menambah jumlah mata pelajaran yang berorientasi pada ekonomi di sekolah-sekolah.
NO. 1205
Link Soal
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. Wewenang utama KY yang berkaitan langsung dengan Mahkamah Agung (MA) adalah...
A
Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
B
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim.
C
Mengadili hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.
D
Membatalkan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA.
E
Membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
NO. 1206
Link Soal
Di Desa Makmur, Bapak Aris dihadapkan pada sebuah persoalan pembagian sumber daya air yang vital bagi pertanian warga. Berbagai kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, mengancam keharmonisan desa. Dengan kebijaksanaan, Bapak Aris mengadakan serangkaian pertemuan dan musyawarah yang panjang, melibatkan semua pihak tanpa kecuali. Ia menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil dan merata, agar tidak ada satu pun kelompok yang merasa dirugikan, demi tercapainya kesejahteraan bersama. Ia percaya bahwa solusi terbaik lahir dari kolektivitas dan semangat kekeluargaan, bukan dari dominasi satu pihak. Tindakan Bapak Aris ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebersamaan serta keadilan sosial, yang merupakan bagian integral dari pilar negara. Tokoh nasional manakah yang paling mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Aris tersebut dalam konteks pengambilan keputusan yang adil dan merata demi kesejahteraan bersama?
A
Mohammad Hatta
B
Soekarno
C
Sutan Syahrir
D
Cut Nyak Dien
E
R.A. Kartini
NO. 1207
Link Soal
Bagi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, Pancasila menjalankan peran penting sebagai...
A
Pandangan hidup bangsa
B
Dasar negara
C
Falsafah hidup bangsa
D
Sumber hukum
E
Semua jawaban benar
NO. 1208
Link Soal
Pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan derivasi dari nilai-nilai Pancasila. Manakah di antara kelompok pasal berikut yang merupakan penjabaran dari Sila ke-3 (Persatuan Indonesia)?
A
Pasal 24, 29, dan 28
B
Pasal 18, 35, dan 36
C
Pasal 2, 11, dan 24
D
Pasal 32, 33, dan 34
E
Pasal 1, 4, dan 9
NO. 1209
Link Soal
Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang atau membuat perjanjian dengan negara lain, namun hal tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Mahkamah Internasional
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Luar Negeri
E
Panglima TNI
NO. 1210
Link Soal
Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun, MA tidak berwenang menguji...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Presiden
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
D
Peraturan Daerah
E
Undang-Undang Dasar 1945