PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 121. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1201
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di era globalisasi dan derasnya arus informasi, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan serius, termasuk potensi pengikisan oleh ideologi transnasional yang bertentangan dengan semangat kekeluargaan, toleransi, dan musyawarah mufakat. Apabila nilai-nilai tersebut semakin tergerus dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, implikasi paling kritis yang akan terjadi terhadap Pilar Negara lainnya, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah...
A
Melemahnya kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi, sehingga legitimasi hukum negara menjadi dipertanyakan.
B
Tergerusnya semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berpotensi memicu konflik horizontal, disintegrasi bangsa, dan perpecahan wilayah NKRI.
C
Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
D
Peningkatan intervensi asing dalam urusan domestik Indonesia karena kevakuman ideologi yang kokoh dalam mengarahkan kebijakan luar negeri.
E
Sulitnya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 karena kehilangan konsensus bersama dalam prioritas pembangunan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1202
Dalam ilmu hukum, istilah 'kesatuan subyek' merujuk pada konsep...
A
Keadilan dalam penetapan sanksi hukum bagi warga negara
B
Adanya penguasa tunggal atau lembaga resmi yang menetapkan peraturan hukum
C
Berbagai pihak yang bekerja sama menyusun undang-undang
D
Keluasan jangkauan hukum bagi seluruh lapisan rakyat
E
Penyatuan seluruh wilayah di bawah satu aturan hukum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1203
Di Desa Makmur, Bapak Aris dihadapkan pada sebuah persoalan pembagian sumber daya air yang vital bagi pertanian warga. Berbagai kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, mengancam keharmonisan desa. Dengan kebijaksanaan, Bapak Aris mengadakan serangkaian pertemuan dan musyawarah yang panjang, melibatkan semua pihak tanpa kecuali. Ia menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil dan merata, agar tidak ada satu pun kelompok yang merasa dirugikan, demi tercapainya kesejahteraan bersama. Ia percaya bahwa solusi terbaik lahir dari kolektivitas dan semangat kekeluargaan, bukan dari dominasi satu pihak. Tindakan Bapak Aris ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebersamaan serta keadilan sosial, yang merupakan bagian integral dari pilar negara. Tokoh nasional manakah yang paling mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Aris tersebut dalam konteks pengambilan keputusan yang adil dan merata demi kesejahteraan bersama?
A
Mohammad Hatta
B
Soekarno
C
Sutan Syahrir
D
Cut Nyak Dien
E
R.A. Kartini

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1204
Dalam kerangka desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mulai diterapkan pasca-reformasi, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan unsur luar sekolah. Prinsip utama yang menggabungkan kemandirian sekolah dengan peran serta masyarakat disebut...
A
School based management and community based organization
B
School based management and community based participation
C
School based management and community based coordination
D
School based management and community based funding
E
School based management and government based control

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1205
Dalam UUD 1945, kewajiban Presiden dan Wakil Presiden untuk mengucapkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebelum memangku jabatannya diatur dalam pasal...
A
Pasal 8
B
Pasal 9 ayat 1
C
Pasal 9 ayat 2
D
Pasal 10
E
Pasal 11 ayat 1

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1206
Berdasarkan sila kelima Pancasila dan UUD 1945, bagaimanakah seharusnya distribusi bantuan sosial dilakukan saat terjadi krisis ekonomi untuk mencerminkan keadilan sosial?
A
Mengutamakan bantuan bagi kelompok masyarakat ekonomi tinggi.
B
Mengalokasikan bantuan sosial hanya di daerah perkotaan.
C
Menyediakan bantuan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat yang terdampak krisis.
D
Membatasi bantuan sosial hanya untuk kelompok masyarakat yang produktif.
E
Memberikan bantuan hanya kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1207
Pembentukan Komisi Yudisial (KY) setelah amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 24B, didasari oleh kebutuhan untuk memiliki lembaga yang menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai ...
A
Penasehat bagi hakim.
B
Fasilitator bagi hakim.
C
Mitra kerja hakim.
D
Pengawas perilaku hakim.
E
Penilai kinerja hakim.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1208
Berdasarkan naskah UUD 1945, Bab IX secara khusus mengatur tentang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu...
A
Kekuasaan Pemerintahan Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Kekuasaan Kehakiman
D
Kementerian Negara
E
Pemerintahan Daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1209
Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan DPR sebagai pemilih utama. Namun, dalam proses tersebut DPR harus mempertimbangkan masukan dari lembaga tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh kepala negara. Lembaga dan pejabat yang dimaksud secara berturut-turut adalah...
A
Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden
C
Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Keuangan dan Presiden
E
Badan Pemeriksa Keuangan dan DPD

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1210
Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa 'negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat)'. Oleh karena itu, negara harus ...
A
Berdasarkan pemerintah
B
Berdasarkan hukum
C
Mengacu pda kebutuhan
D
Merujuk pada kepentingan
E
Menuruti keinginan penguasa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.