Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 121. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1201
Link Soal
Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh lembaga...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
DPR
D
MPR
E
Komisi Yudisial
NO. 1202
Link Soal
Negara X menerapkan aturan bahwa siapapun yang lahir di wilayahnya akan otomatis menjadi warga negaranya, namun Negara Y menerapkan aturan berdasarkan asal usul orang tua. Jika kita berbicara tentang asas Ius Sanguinis, maka fokus utamanya adalah...
A
Tempat kelahiran seseorang
B
Pertalian darah atau keturunan
C
Status pernikahan orang tua
D
Permohonan kepada menteri kehakiman
E
Lama menetap di suatu negara
NO. 1203
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Presiden
NO. 1204
Link Soal
Lembaga peradilan yang memegang kekuasaan untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 1205
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat
NO. 1206
Link Soal
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.
NO. 1207
Link Soal
Dalam sistem tata negara Indonesia, penyerahan sejumlah wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dikenal dengan istilah...
A
Tugas Pembantuan
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Otonomi Parsial
NO. 1208
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, istilah 'Preambule' merujuk pada bagian...
A
Batang Tubuh
B
Aturan Peralihan
C
Pembukaan
D
Penjelasan Umum
E
Pasal-pasal
NO. 1209
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
A
Pemilihan umum
B
Turun temurun
C
Pemilihan Kepala Negara
D
Perwakilan anggota
E
Pelimpahan wewenang dari Presiden
NO. 1210
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai gerakan yang mengadvokasi pembentukan negara berdasarkan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan Pancasila. Gerakan ini menyebarkan paham melalui media sosial dan mencoba menarik dukungan, terutama dari kalangan muda, dengan argumen tentang kelemahan sistem yang ada. Menghadapi fenomena ini, langkah strategis yang paling tepat untuk mempertahankan keutuhan dan ideologi bangsa berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Memperkuat pendidikan karakter Pancasila sejak dini dan secara masif di semua jenjang pendidikan, serta mengoptimalkan peran tokoh agama dan adat dalam menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa.
B
Melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut tanpa kecuali, serta memblokir semua platform media sosial yang menyebarkan paham radikal.
C
Mendorong dialog terbuka dan toleransi antarumat beragama serta suku di berbagai forum untuk menunjukkan keberagaman Indonesia adalah kekuatan, sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dan memperketat izin masuk, serta memperkuat batas negara untuk mencegah infiltrasi ideologi asing.
E
Merevitalisasi peran lembaga-lembaga negara dalam menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi landasan hukum bernegara dan bersistem pemerintahan.