PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 121. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1201
Bentuk negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1202
Pancasila yang lahir dan digali dari nilai luhur bangsa Indonesia memiliki fungsi fundamental sebagai...
A
Dasar Negara dan Pandangan hidup bangsa
B
Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
C
Tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai
D
Perjanjian luhur rakyat Indonesia
E
Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1203
Dalam Sidang Kedua PPKI yang berlangsung pada 19 Agustus 1945, diputuskan mengenai jumlah struktur kementerian kabinet yaitu sebanyak...
A
8 Kementerian
B
9 Kementerian
C
12 Kementerian
D
22 Kementerian
E
33 Kementerian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1204
Ideologi yang memandang bahwa keberadaan negara dan pemerintahan merupakan sumber penindasan sehingga lembaga-lembaga tersebut harus ditiadakan disebut dengan...
A
Sosialisme
B
Liberalisme
C
Fasisme
D
Anarkisme
E
Komunisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1205
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Namun, UUD 1945 bukanlah hukum yang tidak bisa diubah. Pasal 37 UUD 1945 mengatur mekanisme perubahan (amandemen). Salah satu syarat mutlak agar sidang MPR dapat mengubah pasal-pasal UUD adalah...
A
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
B
Disetujui oleh seluruh anggota DPD dan DPR yang hadir.
C
Diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
E
Dilakukan melalui referendum nasional terlebih dahulu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1206
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Mahkamah Agung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1207
Pemilihan Umum pertama tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Tugas utama dari Dewan Konstituante adalah...
A
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Menyusun Undang-Undang Dasar baru yang tetap
C
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
D
Mengawasi jalannya pemerintahan kabinet
E
Membentuk kabinet parlementer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1208
Berikut ini adalah wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, KECUALI...
A
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
B
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C
Memutus pembubaran partai politik
D
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1209
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1210
Instrumen hukum apakah yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden B.J. Habibie?
A
UU No. 11 Tahun 2005
B
Perpu No. 1 Tahun 1999
C
TAP MPR No. XVII/MPR/1998
D
UU No. 39 Tahun 2000
E
UUD 1945 Pasal 28C

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.