Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 122. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1211
Link Soal
Ditinjau dari segi hukum, apa perbedaan mendasar antara Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme?
A
Pancasila melindungi kepentingan negara saja, Liberalisme melindungi rakyat.
B
Pancasila mengutamakan kebebasan mutlak, Liberalisme membatasi individu.
C
Pancasila menjunjung keseimbangan hak individu dan masyarakat, Liberalisme mengagungkan hak individu.
D
Pancasila menolak adanya hukum positif, Liberalisme sangat patuh hukum.
E
Pancasila berbasis agama semata, Liberalisme berbasis logika murni.
NO. 1212
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI pertama, muncul berbagai usulan mengenai dasar teori negara. Siapakah tokoh yang mengemukakan tiga teori negara yakni teori perseorangan, teori kelas, dan teori integralistik dalam pidatonya?
A
Ir. Soekarno
B
Moh. Yamin
C
Dr. Soepomo
D
Drs. Moh. Hatta
E
Mr. Ahmad Subardjo
NO. 1213
Link Soal
Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran (semi-presidensiil) dengan menggabungkan keunggulan sistem presidensial dan parlementer. Negara manakah yang menggunakan sistem tersebut?
A
Amerika Serikat
B
Belanda
C
Perancis
D
Jerman
E
Italia
NO. 1214
Link Soal
Segala bentuk pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Berbeda dengan itu, Pasal 23B mengatur tentang...
A
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Jenis dan nilai mata uang
C
Fungsi Bank Sentral
D
Pajak dan pungutan lain
E
Pengawasan keuangan negara
NO. 1215
Link Soal
Pancasila memiliki nilai yang bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Sifat nilai yang dapat berubah ini disebut sebagai...
A
Nilai Fundamental
B
Nilai Material
C
Nilai Spiritual
D
Nilai Instrumental
E
Nilai Vital
NO. 1216
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan persatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks masyarakat yang multi-etnis, tindakan apa yang paling tepat bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip ini guna menciptakan harmoni sosial?
A
Mendorong masyarakat untuk menyamakan diri dalam satu budaya dominan demi keseragaman.
B
Melarang atau membatasi tradisi-tradisi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan budaya nasional.
C
Menggalakkan dialog dan interaksi antarbudaya untuk meningkatkan pemahaman dan sikap toleransi di antara kelompok-kelompok etnis.
D
Menjadikan budaya dari kelompok mayoritas sebagai tolok ukur atau standar bagi seluruh lapisan masyarakat.
E
Menghilangkan atau menekan identitas budaya khas daerah untuk mendukung semangat persatuan bangsa.
NO. 1217
Link Soal
Bagaimana posisi atau kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukan amendemen UUD 1945 jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya?
A
Tetap sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi semua lembaga lainnya.
B
Memiliki kedudukan yang lebih rendah karena kekuasaannya telah dikurangi.
C
Menjadi lembaga yang paling dominan dalam menentukan kebijakan Presiden.
D
Berada pada posisi yang sejajar dengan lembaga negara lainnya (seperti DPR, Presiden, MA).
E
Sebagai lembaga penasihat yang tidak memiliki fungsi legislatif.
NO. 1218
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 1219
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum pada lambang negara kita, pada mulanya merupakan petikan dari kitab zaman Majapahit yang berfokus pada...
A
Kerja sama militer untuk memperluas wilayah kekuasaan nusantara.
B
Sistem pembagian kasta yang ketat dalam struktur masyarakat Majapahit.
C
Pentingnya toleransi kehidupan beragama antara penganut Buddha dan Hindu Siwa.
D
Peraturan perdagangan antar pulau di wilayah kerajaan.
E
Tata cara pemilihan raja dalam lingkungan keluarga kerajaan.
NO. 1220
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan Indonesia, perbedaan mendasar antara DPR dan DPRD terletak pada...
A
DPR dipilih oleh partai politik, sedangkan DPRD dipilih langsung oleh rakyat.
B
Masa jabatan DPR adalah seumur hidup, sedangkan DPRD hanya lima tahun.
C
DPR merupakan lembaga yudikatif, sedangkan DPRD adalah lembaga eksekutif daerah.
D
DPR berkedudukan di tingkat nasional (pusat), sementara DPRD berada di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).
E
DPR bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan DPRD bertanggung jawab kepada Gubernur.