Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 122. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1211
Link Soal
Apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun Presiden tidak segera menandatanganinya, dalam berapa hari RUU tersebut otomatis sah menjadi Undang-Undang?
A
15 hari
B
20 hari
C
30 hari
D
60 hari
E
90 hari
NO. 1212
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.
NO. 1213
Link Soal
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah ....
A
Barang bukti yang dapat mendukung
B
Keterangan ahli
C
Keterangan saksi dan saksi kunci
D
Pendapat masyarakat
E
Surat dan tulisan
NO. 1214
Link Soal
Secara sosio-historis, kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa terutama dilatarbelakangi oleh faktor...
A
Isolasi geografis karena bentuk negara kepulauan
B
Keterbukaan terhadap budaya luar dan migrasi penduduk
C
Perbedaan struktur geologi dan iklim
D
Sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara
E
Perbedaan agama dan kepercayaan
NO. 1215
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 1216
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, Indonesia menghadapi ancaman serius dari ideologi-ideologi transnasional yang berupaya merongrong dasar negara dan memecah belah persatuan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat mulai terpengaruh dan menyuarakan gagasan yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang perannya paling fundamental dan mendesak untuk ditegakkan serta diamalkan guna membentengi bangsa dari penetrasi ideologi asing dan menjaga keutuhan identitas nasional?
A
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat.
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam keberagaman.
E
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat cita-cita dan tujuan negara.
NO. 1217
Link Soal
Dalam semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika', frasa 'Tunggal Ika' merepresentasikan suatu konsep penting bagi bangsa Indonesia, yaitu...
A
Realitas sosial masyarakat
B
Cita-cita kebangsaan
C
Jembatan emas kemerdekaan
D
Kemerdekaan bangsa
E
Kedaulatan negara
NO. 1218
Link Soal
Amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999. Pasal-pasal manakah yang mengalami perubahan pada tahap ini?
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
D
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24
E
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25
NO. 1219
Link Soal
Suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian, di mana terdapat satu pemerintah pusat (federal) yang mengendalikan kedaulatan luar negeri, disebut...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federasi
C
Negara Koloni
D
Negara Mandat
E
Negara Dominion
NO. 1220
Link Soal
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat mekanisme penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Tugas Pembantuan
E
Otonomi Khusus