PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ganti Topik Materi
NO. 121
Lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Badan Pengawas Pemilu
E
Pengadilan Tata Usaha Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 122
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 123

Dalam perencanaan proyek pembangunan infrastruktur besar, pemerintah dihadapkan pada dilema: apakah melanjutkan proyek tersebut yang akan menggusur puluhan kepala keluarga tanpa kompensasi memadai demi percepatan pertumbuhan ekonomi, atau meninjau ulang proyek agar dampak sosial terhadap warga lokal minimalisir meskipun memakan waktu dan biaya lebih? Jika pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek dengan mengabaikan hak-hak warga tanpa kompensasi yang layak, sila Pancasila yang berpotensi paling besar terlanggar adalah...

A

Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

B

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena tidak menghargai hak asasi dan martabat manusia.

C

Persatuan Indonesia, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.

D

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena tidak melibatkan aspirasi rakyat.

E

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 124
Landasan konstitusional bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa termuat dalam...
A
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
C
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
D
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
E
Sila kelima Pancasila

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 125
Lambang yang merepresentasikan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima adalah...
A
Bintang emas
B
Kepala banteng
C
Padi dan kapas
D
Pohon beringin
E
Rantai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 126
Dalam teori kenegaraan, terdapat perbedaan mendasar antara 'Bentuk Negara' (seperti Kesatuan atau Serikat) dengan 'Bentuk Kenegaraan'. Ciri utama yang membedakan bentuk negara Kesatuan dengan negara Serikat (Federal) terletak pada...
A
Sistem pemilihan kepala negaranya
B
Luas wilayah yang dikuasai
C
Ada tidaknya pembagian kedaulatan kepada negara-negara bagian
D
Lamanya masa jabatan pemimpin negara
E
Kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 127
Menurut pemikiran Prof. Notonagoro, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori nilai yang dimaksud adalah...
A
Nilai Material dan Nilai Vital saja
B
Nilai Vital dan Nilai Kerohanian saja
C
Nilai Material, Nilai Vital, dan Nilai Kerohanian
D
Nilai Material, Nilai Estetika, dan Nilai Moral
E
Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai Keadilan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 128
Di sebuah daerah bernama Arkatama, tinggallah seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Subianto. Sejak muda, Bapak Subianto tak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan warga. Ia memprakarsai berdirinya koperasi simpan pinjam dan usaha tani, memastikan para petani kecil mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka, serta membantu anak-anak kurang mampu agar bisa bersekolah. Ia selalu menekankan pentingnya kebersamaan, musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan pemerataan kesempatan bagi setiap warga tanpa memandang latar belakang. Bagi Bapak Subianto, kekayaan suatu bangsa terletak pada keadilan sosial yang merata dan partisipasi aktif seluruh rakyat dalam membangun perekonomian yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan segelintir golongan. Sosok Bapak Subianto dengan segala perjuangannya tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai yang diemban oleh salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Siapakah Pahlawan Nasional yang paling merepresentasikan semangat dan nilai perjuangan Bapak Subianto?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Jenderal Sudirman
D
R.A. Kartini
E
Ki Hajar Dewantara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 129
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. Wewenang utama KY yang berkaitan langsung dengan Mahkamah Agung (MA) adalah...
A
Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
B
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim.
C
Mengadili hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.
D
Membatalkan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA.
E
Membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 130
Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, struktur tata urutan perundang-undangan di Indonesia menempatkan jenis aturan tertentu di posisi paling dasar. Manakah peraturan yang memiliki urutan terendah menurut ketentuan tersebut?
A
Ketetapan MPR
B
Peraturan Pemerintah
C
Undang-Undang
D
Peraturan Daerah
E
Keputusan Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar