Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Salah satu poin krusial yang termuat dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
A
Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai hukum dasar
B
Membubarkan lembaga Konstituante yang tidak berhasil menyusun UUD baru
C
Memerintahkan Konstituante untuk segera merampungkan tugasnya
D
Menghapus jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Menetapkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR baru
NO. 122
Link Soal
Pada Amandemen Pertama UUD 1945 tahun 1999, perubahan difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah...
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA
C
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA
D
Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32
E
Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA
NO. 123
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 124
Link Soal
Di sebuah daerah, praktik intoleransi meningkat tajam, dipicu oleh kelompok yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk menyebarkan narasi eksklusif dan mendiskreditkan kelompok lain. Narasi ini, meskipun berbalut argumentasi agama, secara fundamental mengikis nilai-nilai inklusivitas dan persatuan. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya diaktualisasikan oleh aparatur negara dan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap harmoni sosial dan kebangsaan?
A
Mengizinkan setiap kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya secara mutlak, selama tidak ada kekerasan fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
B
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap ujaran kebencian, tanpa memberikan ruang dialog, untuk menegaskan superioritas hukum positif negara atas tafsir keagamaan sempit.
C
Mendorong dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis batas toleransi dan inklusivitas.
D
Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dan mengedepankan identitas nasional tunggal untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, sehingga kerukunan dapat terjaga secara pragmatis.
E
Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemimpin agama setempat, dengan harapan kearifan lokal dapat mengembalikan harmoni, serta menghindari intervensi negara dalam urusan keyakinan.
NO. 125
Link Soal
Pancasila sering disebut sebagai 'Way of Life' bagi bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila berfungsi sebagai...
A
Sumber dari segala sumber hukum
B
Perjanjian luhur bangsa saat kemerdekaan
C
Ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain
D
Pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
E
Dasar dalam pembentukan kedaulatan wilayah
NO. 126
Link Soal
Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengajukan usulan dasar negara yang meliputi...
A
Peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan
B
Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat, kemanusiaan, kesejahteraan
C
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat
D
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Ketuhanan
NO. 127
Link Soal
Di tengah kemajuan teknologi, muncul kecenderungan perilaku memisahkan diri dari masyarakat atau merasa lebih unggul dari kelompok lain. Sikap negatif yang bertentangan dengan persatuan ini disebut...
A
Pro aktif
B
Eksklusivisme
C
Kuriositas
D
Adaptif
E
Profesionalisme
NO. 128
Link Soal
Berikut ini adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara persatuan, KECUALI...
A
Mengakui keberadaan warga negara karena status kewarganegaraannya
B
Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
C
Negara persatuan merupakan cita-cita negara yang bersifat totalitarian
D
Menjamin hak asasi dan kewajiban dasar warga negara dalam UUD
E
Memungkinkan tumbuh kembangnya keragaman budaya daerah dalam wadah nasional
NO. 129
Link Soal
Pancasila sebagai salah satu Pilar Negara mengajarkan tentang pentingnya integritas, musyawarah, dan keadilan sosial dalam setiap pengambilan keputusan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan aman.
Seorang ASN bernama Budi, seorang ahli IT di Kementerian XYZ, ditugaskan untuk mengelola peluncuran portal layanan publik digital terbaru yang sangat diantisipasi. Portal ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Seminggu sebelum peluncuran resmi yang sudah dijadwalkan dan diumumkan secara luas oleh Menteri, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis pada sistem database yang berpotensi membocorkan data pribadi ratusan ribu pengguna jika dieksploitasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Menghentikan peluncuran atau menunda untuk perbaikan menyeluruh akan menimbulkan kegaduhan politik dan membuat Menteri kehilangan muka di mata publik, sementara risiko kebocoran data sangat besar jika tetap diluncurkan.
Dalam situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi Budi berdasarkan nilai-nilai Pilar Negara, khususnya dalam menjunjung tinggi integritas, kepentingan publik, dan prinsip kehati-hatian, adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut secara rahasia kepada atasannya dengan rekomendasi penundaan peluncuran dan perbaikan secepatnya, serta menyiapkan strategi komunikasi publik yang transparan.
B
Tetap meluncurkan portal sesuai jadwal, namun dengan membuat catatan internal tentang celah keamanan untuk perbaikan bertahap setelah peluncuran, dengan harapan tidak ada eksploitasi.
C
Berupaya menutup-nutupi celah keamanan tersebut dan berharap tidak ada yang menemukan hingga perbaikan bisa dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan publik.
D
Mengumumkan sendiri celah keamanan tersebut melalui media sosial atau platform publik untuk menekan pihak kementerian agar segera mengambil tindakan perbaikan.
E
Mencari solusi teknis sementara yang cepat tanpa melaporkan sepenuhnya risiko kepada atasan, agar peluncuran tidak tertunda dan masalah dapat diselesaikan kemudian.
NO. 130
Link Soal
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur.
Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.