Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi yang mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi ini disebut...
A
Material
B
Formal
C
Idealisme
D
Realitas
E
Fleksibilitas
NO. 132
Link Soal
Pada era 1980-an, di Desa Gemah Ripah yang subur, setiap keputusan penting desa, mulai dari pembangunan irigasi hingga penentuan jadwal panen raya, selalu didasarkan pada titah tunggal dari Kepala Desa Karsono. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, dan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down. Warga hanya menerima dan melaksanakan tanpa banyak pertanyaan.
Berbeda dengan kondisi di Desa Damai Sentosa saat ini. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rina, setiap perencanaan program desa, seperti alokasi dana desa untuk pemberdayaan UMKM atau pembangunan fasilitas umum, selalu diawali dengan serangkaian forum musyawarah. Seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, pemuda, hingga kelompok perempuan, diundang untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran. Keputusan akhir baru diambil setelah tercapai kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi kolektif. Kepala Desa Rina secara rutin melaporkan progress kerja kepada warganya melalui papan informasi dan pertemuan terbuka.
Perbandingan praktik pengambilan keputusan antara Desa Gemah Ripah di masa lalu dan Desa Damai Sentosa di masa kini, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan evolusi penerapan salah satu pilar negara Indonesia. Pilar negara manakah yang paling relevan dengan perbandingan tersebut?
A
Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam konteks pengelolaan keberagaman partisipasi masyarakat.
E
Pancasila, terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia.
NO. 133
Link Soal
Salah satu asas pembangunan nasional menyatakan bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa secara proporsional sesuai dengan nilai darma bakti yang diberikan. Asas ini adalah...
A
Asas manfaat
B
Asas usaha bersama
C
Asas adil dan merata
D
Asas keseimbangan
E
Asas kekeluargaan
NO. 134
Link Soal
Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani 'idea' dan 'logos'. Jika 'idea' berarti gagasan atau konsep, maka makna dari 'logos' adalah...
A
Penelitian
B
Perumusan
C
Pandangan
D
Pengetahuan
E
Pengakuan
NO. 135
Link Soal
Ciri utama yang membedakan sistem pemerintahan dengan kabinet presidensial adalah...
A
Menteri-menteri bertanggung jawab penuh kepada lembaga legislatif
B
Presiden menjalankan peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C
Kabinet memiliki kedudukan yang setara dengan parlemen
D
Adanya pemisahan kekuasaan yang mutlak antara wakil presiden dan presiden
E
Parlemen memiliki kekuasaan tunggal dalam mengesahkan anggaran negara
NO. 136
Link Soal
Ketika Pancasila difungsikan sebagai instruksi atau pedoman dalam segala aspek kehidupan guna mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, maka Pancasila berkedudukan sebagai...
A
Ideologi Bangsa
B
Pandangan hidup
C
Norma Dasar
D
Dasar negara
E
Aturan dasar
NO. 137
Link Soal
Jumlah bulu pada masing-masing sayap Burung Garuda Pancasila secara spesifik melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu sebanyak...
A
45 helai
B
19 helai
C
8 helai
D
17 helai
E
10 helai
NO. 138
Link Soal
Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), terdapat beberapa alat kelengkapan negara federal. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam alat kelengkapan negara RIS?
A
Presiden
B
Menteri
C
Senat
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
NO. 139
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia, yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan energi, merasa bahwa kebijakan bagi hasil dari pemerintah pusat tidak adil dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan serta dampak sosial-budaya yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Masyarakat lokal dan elit daerah mulai menyuarakan tuntutan yang lebih besar terhadap otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan bahkan ancaman untuk meninjau ulang komitmen terhadap kebijakan nasional jika aspirasi mereka tidak diakomodasi secara memadai dan proporsional.
A
Dimensi kedaulatan negara, yang menguji kemampuan pemerintah pusat untuk mengelola potensi konflik kepentingan antara daerah dan nasional tanpa mengorbankan integritas wilayah dan stabilitas politik.
B
Dimensi kesatuan wilayah, yang menyoroti perlunya pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar daerah guna mencegah sentimen separatisme.
C
Dimensi bentuk negara kesatuan, yang menantang keseimbangan antara desentralisasi kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah yang otonom dan mandiri.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengindikasikan kegagalan dalam membangun identitas nasional yang kuat dan rasa memiliki di daerah-daerah kaya sumber daya.
E
Dimensi geopolitik, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dari intervensi asing yang mungkin memanfaatkan isu kedaerahan untuk kepentingan strategis mereka.
NO. 140
Link Soal
Sebuah komunitas minoritas agama di suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, meskipun telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Penolakan utama datang dari kelompok mayoritas yang mendasarkan argumennya pada sentimen keagamaan dan tafsir lokal yang sempit, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat berada dalam posisi dilematis antara menaati prosedur dan menghadapi tekanan mayoritas. Bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama seharusnya diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus ini, khususnya oleh ASN?
A
ASN harus menunda atau membatalkan izin pembangunan demi menjaga stabilitas dan kerukunan mayoritas, serta menyerahkan masalah kepada pemimpin agama untuk diselesaikan secara adat.
B
ASN wajib menindaklanjuti proses perizinan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak konstitusional kebebasan beragama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
C
ASN harus mengambil alih pembangunan rumah ibadah dengan paksa dan melindungi komunitas minoritas secara militer, untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
D
ASN sebaiknya mencari lokasi alternatif yang tidak menimbulkan penolakan dari kelompok mayoritas, meskipun itu berarti komunitas minoritas harus berkorban demi kedamaian.
E
Pemerintah pusat harus turun tangan langsung dan mengambil alih semua kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan, karena ASN daerah dianggap tidak mampu.