Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI
NO. 132
Link Soal
Sebagai pedoman serta pegangan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila menjalankan perannya sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Bangsa
C
Sumber Hukum
D
Ideologi Negara
E
Landasan Konstitusi
NO. 133
Link Soal
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B
Dana pembangunan dan dana perimbangan
C
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
D
Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
E
Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
NO. 134
Link Soal
Kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan atas dasar lokasi atau negara tempat ia dilahirkan menganut prinsip...
A
Ius Sanguinis
B
Ius Soli
C
Stelsel Pasif
D
Naturalisasi
E
Asas Teritorial
NO. 135
Link Soal
Franklin D. Roosevelt mengemukakan 'The Four Freedoms' (Empat Kebebasan) sebagai pilar hak asasi manusia sedunia. Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam empat kebebasan tersebut adalah...
A
Freedom of speech (Kebebasan berbicara)
B
Freedom of worship (Kebebasan beribadah)
C
Freedom from want (Kebebasan dari kemelaratan)
D
Freedom from fear (Kebebasan dari ketakutan)
E
Freedom to help (Kebebasan untuk menolong)
NO. 136
Link Soal
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.
NO. 137
Link Soal
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, berikut ini adalah syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, KECUALI...
A
Warga Negara Indonesia asli sejak kelahirannya
B
Tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
C
Mampu secara rohani dan jasmani
D
Tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara
E
Mendapat dukungan mutlak dari mayoritas partai politik
NO. 138
Link Soal
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,' diperkuat oleh berbagai pasal dalam UUD 1945. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam program sosial pemerintah?
A
Memfokuskan pembangunan hanya pada daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang.
B
Menjamin ketersediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
C
Menghapus subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat demi mencapai efisiensi anggaran negara.
D
Memberikan prioritas atau hak istimewa hanya kepada kelompok masyarakat tertentu.
E
Mendelegasikan penyediaan layanan dasar sepenuhnya kepada sektor swasta.
NO. 139
Link Soal
Semboyan 'sama rata sama rasa' sering dikaitkan dengan ideologi yang menginginkan segala sumber daya diatur secara kolektif untuk kepentingan bersama. Ideologi tersebut dikenal sebagai...
A
Kapitalisme
B
Anarkisme
C
Sosialisme
D
Liberalisme
E
Fasisme
NO. 140
Link Soal
Dalam situasi kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Produk hukum ini disebut...
A
Peraturan Pemerintah (PP)
B
Peraturan Presiden (Perpres)
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
D
Keputusan Presiden (Keppres)
E
Instruksi Presiden (Inpres)