Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kondisi ketatanegaraan yang kritis, yaitu...
A
Terjadinya pemberontakan di berbagai daerah
B
Intervensi asing dalam pemerintahan
C
Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru
D
Presiden ingin membubarkan partai politik
E
Keinginan rakyat untuk kembali ke negara serikat
NO. 132
Link Soal
Sebelum adanya UU khusus, tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur sementara dalam UUD 1945 pada bagian...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Peralihan Pasal IV
E
Aturan Peralihan Pasal V
NO. 133
Link Soal
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.
NO. 134
Link Soal
Konsep negara yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, serta mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan, adalah pengertian dari...
A
Negara Liberal
B
Negara Serikat
C
Negara Kesatuan
D
Negara Monarki
E
Negara Otoriter
NO. 135
Link Soal
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Maklumat No. X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945. Tujuan politis di balik penerbitan maklumat ini adalah...
A
Mengubah sistem kabinet dari presidensial menjadi parlementer
B
Menepis anggapan internasional bahwa Indonesia adalah negara boneka fasis Jepang
C
Membubarkan partai-partai politik yang dianggap radikal
D
Mengambil alih aset-aset perusahaan asing
E
Membentuk tentara nasional yang profesional
NO. 136
Link Soal
Amandemen UUD 1945 mempertegas identitas nasional. Pasal manakah yang secara spesifik mengatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 36C
NO. 137
Link Soal
Pemerintah Daerah X mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berinteraksi dengan layanan publik di wilayah tersebut untuk menggunakan bahasa daerah setempat sebagai bahasa utama dalam komunikasi resmi. Selain itu, Perda tersebut juga memberikan prioritas utama kepada penduduk asli daerah tersebut dalam setiap proses rekrutmen pegawai pada instansi pemerintah daerah. Banyak pihak berpendapat bahwa Perda ini, meskipun bertujuan melestarikan budaya, berpotensi menimbulkan diskriminasi dan mengancam kohesi sosial. Dalam konteks pemahaman terhadap Pilar Negara, Perda tersebut paling tidak sesuai dengan prinsip...
A
Pancasila sebagai dasar negara
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara
E
Ketahanan Nasional sebagai wawasan kebangsaan
NO. 138
Link Soal
Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana bunyi pasal 28 UUD 1945. Aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam ...
A
Organisasi pemerintah dan organisasi massa
B
Organisasi politik
C
DPR dan dewan kehormatan
D
MPR dan dewan pertimbangan rakyat
E
Menteri dalam negeri
NO. 139
Link Soal
Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun", hal ini merupakan bunyi pasal ....
A
22 C ayat (1)
B
22 C ayat (2)
C
22 C ayat (3)
D
22 C ayat (4)
E
22 C ayat (5)
NO. 140
Link Soal
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23
B
Pasal 24
C
Pasal 25
D
Pasal 26
E
Pasal 27