Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama tahun 1999, fokus utama perubahannya adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden agar tidak otoriter. Salah satu pasal krusial yang diubah adalah Pasal 7, yang mengatur tentang...
A
Pengangkatan menteri-menteri oleh Presiden
B
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
C
Hak Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
D
Wewenang Presiden menyatakan perang
E
Sumpah jabatan Presiden
NO. 132
Link Soal
Dalam rangkaian sidang BPUPKI, terdapat tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Tokoh yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945 adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Drs. Moh. Hatta
D
H. Agus Salim
E
Mr. Muh. Yamin
NO. 133
Link Soal
Pancasila memiliki nilai yang bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Sifat nilai yang dapat berubah ini disebut sebagai...
A
Nilai Fundamental
B
Nilai Material
C
Nilai Spiritual
D
Nilai Instrumental
E
Nilai Vital
NO. 134
Link Soal
Di tengah kemajuan teknologi, muncul kecenderungan perilaku memisahkan diri dari masyarakat atau merasa lebih unggul dari kelompok lain. Sikap negatif yang bertentangan dengan persatuan ini disebut...
A
Pro aktif
B
Eksklusivisme
C
Kuriositas
D
Adaptif
E
Profesionalisme
NO. 135
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Makna dimensi 'Realitas' dalam Pancasila adalah...
A
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dan berakar dari budaya dan kehidupan nyata masyarakat Indonesia itu sendiri
B
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan
C
Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Pancasila merupakan sistem nilai yang logis dan rasional
E
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti tren dunia internasional
NO. 136
Link Soal
Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara dengan urutan susunan sebagai berikut...
A
Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan
B
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan
C
Kebangsaan, Ketuhanan, Kemanusiaan, Demokrasi, Kesejahteraan
D
Internasionalisme, Nasionalisme, Mufakat, Ketuhanan, Kesejahteraan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat
NO. 137
Link Soal
Menurut klasifikasi bentuk pemerintahan oleh Aristoteles, monarki didefinisikan sebagai pemerintahan yang dipegang oleh...
A
Satu orang untuk kepentingan pribadi
B
Satu orang untuk kepentingan umum
C
Beberapa orang untuk kepentingan kelompok
D
Seluruh rakyat untuk kepentingan bersama
E
Sekelompok elit untuk menindas rakyat
NO. 138
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan kandidat pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D
Komisi Yudisial (KY)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 139
Link Soal
Dalam kebijakan pendidikan nasional, bagaimanakah seharusnya sila ketiga 'Persatuan Indonesia' diejawantahkan?
A
Mewajibkan satu bahasa daerah tertentu di seluruh sekolah.
B
Menghapus muatan lokal agar kurikulum fokus pada materi pusat.
C
Menanamkan nilai persatuan melalui pengajaran sejarah dan budaya nusantara secara menyeluruh.
D
Menyeragamkan kurikulum dengan meniadakan unsur budaya lokal.
E
Hanya mengajarkan satu agama tertentu di sekolah umum.
NO. 140
Link Soal
Pada periode Demokrasi Terpimpin, terjadi praktik-praktik yang menyimpang dari konstitusi dan Pancasila. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah...
A
Adanya pemisahan kekuasaan yang sangat ketat
B
Penguatan peran legislatif terhadap eksekutif
C
Pemisahan antara jabatan menteri dengan pimpinan lembaga negara
D
Ketua lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat menjadi menteri negara
E
Penghapusan sistem menteri dalam kabinet