Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Sila kelima Pancasila memiliki simbol yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Deskripsi warna yang tepat pada lambang tersebut adalah...
A
Padi berwarna hijau dan kapas berwarna merah
B
Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau-putih
C
Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah-putih
D
Padi berwarna merah dan kapas berwarna hijau muda
E
Padi berwarna hitam dan kapas berwarna putih
NO. 132
Link Soal
Dalam tata kelola negara, Pemerintah Pusat memegang peranan krusial. Tugas pokok dari Pemerintahan Pusat adalah...
A
Menyusun kebijakan nasional yang berlaku bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas
B
Membentuk tatanan sosial yang sepenuhnya baru
C
Hanya untuk memenuhi syarat pengakuan internasional
D
Melaksanakan administrasi khusus untuk penghuni dunia internasional
E
Menghapus otonomi demi keseragaman kebijakan
NO. 133
Link Soal
Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, anggaran daerah berfungsi sebagai landasan hukum untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Fungsi ini dikenal dengan istilah...
A
Fungsi Perencanaan
B
Fungsi Pengawasan
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Otoritas
NO. 134
Link Soal
Salah satu wujud nyata dari implementasi kebhinnekaan dalam sistem politik Indonesia adalah proses pemilihan anggota legislatif (DPR/MPR) yang dilakukan melalui...
A
Pemilihan internal parpol
B
Instruksi presiden
C
Pemilihan langsung
D
Pemilu demokratis
E
Musyawarah mufakat
NO. 135
Link Soal
Dalam pembukaan UUD 1945, alenia yang menyatakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ....
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5
NO. 136
Link Soal
Berdasarkan naskah UUD 1945, Bab IX secara khusus mengatur tentang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu...
A
Kekuasaan Pemerintahan Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Kekuasaan Kehakiman
D
Kementerian Negara
E
Pemerintahan Daerah
NO. 137
Link Soal
Suatu organisasi masyarakat di Indonesia menyuarakan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan mengklaim memiliki identitas budaya yang sangat berbeda. Mereka juga menolak penerapan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat lokal mereka. Tindakan organisasi tersebut secara fundamental mengancam pilar negara yang mana dan mengapa?
A
Pancasila, karena menolak keberagaman dan persatuan sebagai nilai dasar bangsa.
B
UUD NRI Tahun 1945, karena menuntut pemisahan diri yang bertentangan dengan kedaulatan negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara langsung menghendaki disintegrasi wilayah dan kedaulatan.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena tidak menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa.
E
Pancasila dan NKRI, karena menolak ideologi negara sekaligus mengancam keutuhan wilayah.
NO. 138
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam hidup. Hal ini merupakan fungsi Pancasila dalam aspek...
A
Aksiologis
B
Ontologis
C
Teleologis
D
Epistemologis
E
Empiris
NO. 139
Link Soal
Nilai-nilai Pancasila dikatakan bersifat universal. Apa maksud dari sifat universalitas tersebut?
A
Pancasila diadopsi secara resmi oleh PBB.
B
Nilai dasar Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan) dapat diterima dan berlaku di negara manapun.
C
Pancasila menghapus batas-batas negara.
D
Semua negara wajib menggunakan lambang Garuda.
E
Pancasila adalah gabungan dari semua ideologi dunia.
NO. 140
Link Soal
UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Hal ini membawa implikasi hukum berupa...
A
Setiap undang-undang dan aturan di bawahnya tidak diperbolehkan menyimpang dari UUD 1945.
B
Undang-undang memiliki derajat yang setara sehingga bisa mengamandemen konstitusi.
C
UUD 1945 hanya boleh diubah melalui referendum rakyat secara langsung.
D
Semua regulasi teknis harus dicantumkan secara detail di dalam pasal UUD 1945.
E
Lembaga tinggi negara seperti MPR tidak memiliki wewenang mengubah pasal-pasal konstitusi.