PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 141
Bagian dari Pembukaan UUD 1945 yang memuat 'Pernyataan Kemerdekaan' (Declaration of Independence) serta motivasi luhur bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, terdapat pada alinea...
A
Alinea 1
B
Alinea 2
C
Alinea 3
D
Alinea 4
E
Seluruh Alinea

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 142
Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di manakah letak penulisan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' pada lambang tersebut?
A
Pada perisai di dada burung Garuda
B
Tergantung di leher burung Garuda
C
Di antara sayap kiri dan kanan
D
Pada pita yang dicengkeram oleh kaki Garuda
E
Di bagian belakang kepala Garuda

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 143
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang memuat butir-butir pengamalan nilai Pancasila secara historis diatur dalam ketetapan MPR tertentu. Ketetapan tersebut adalah...
A
TAP MPR No. V/MPR/1978
B
TAP MPR No. I/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1978
D
TAP MPR No. II/MPR/1978
E
TAP MPR No. III/MPR/1978

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 144
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat keputusan-keputusan penting terkait ketatanegaraan Indonesia. Berikut ini yang BUKAN merupakan isi dari Dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Berlakunya kembali UUD 1945
C
Tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan DPR Sementara (DPRS)
E
Pembentukan MPRS dan DPAS

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 145
Ketentuan mengenai mata uang negara Republik Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal...
A
23A
B
23B
C
23C
D
23D
E
23E

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 146
Setelah mengalami proses amandemen 1 UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 1 maka kedudukan Presiden dalam bidang legislatif adalah ....
A
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
C
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
D
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar
E
Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 147
Sebuah perdebatan akademis yang signifikan baru-baru ini menyoroti apakah implementasi Pancasila saat ini telah bergeser dari landasan filosofis aslinya, terutama mengenai sila Keadilan Sosial dan prinsip Musyawarah untuk Mufakat. Para kritikus berpendapat bahwa liberalisasi pasar yang gencar dan peningkatan kecenderungan individualisme dalam masyarakat modern Indonesia telah mengikis esensi kolektivitas dan pemerataan yang semula menjadi ciri khas Pancasila di era awal kemerdekaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi ekonomi dan budaya.
A
Pancasila sebagai dasar negara, mengindikasikan tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai fundamentalnya di tengah perubahan zaman dan tekanan eksternal.
B
UUD 1945 sebagai konstitusi, menunjukkan perlunya amandemen lebih lanjut untuk menyesuaikan pasal-pasal ekonomi agar selaras dengan semangat Keadilan Sosial Pancasila.
C
Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan pergeseran identitas kolektif bangsa yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan ekonomi dan gaya hidup individualistis.
D
NKRI sebagai bentuk negara, menggarisbawahi potensi disintegrasi akibat ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah yang diperparah oleh liberalisme.
E
Pancasila sebagai ideologi terbuka, menegaskan perlunya adaptasi nilai-nilai luhur Pancasila tanpa mengorbankan fondasi filosofis aslinya yang telah terkikis.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 148
Sila kedua Pancasila, 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', digambarkan dalam perisai burung Garuda dengan simbol...
A
Bintang emas
B
Rantai
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 149
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah...
A
Ajaran yang mewajibkan seluruh rakyat untuk membela negara secara militer.
B
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional.
C
Pandangan hidup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.
D
Sikap bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing.
E
Ketentuan dasar yang harus dipatuhi untuk menyeragamkan budaya daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 150
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa variasi pelaksanaannya. Pernyataan di bawah ini yang BUKAN termasuk variasi (penyesuaian) sistem presidensial di Indonesia adalah...
A
Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
B
Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
C
Pengangkatan pejabat negara oleh Presiden memerlukan pertimbangan DPR
D
Kebijakan tertentu Presiden memerlukan persetujuan DPR
E
Parlemen memiliki kekuasaan besar dalam legislasi dan anggaran

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.