Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Sebelum disahkan sebagai Sila Pertama Pancasila, terdapat rumusan asli dalam Piagam Jakarta yang kemudian diubah. Bunyi rumusan yang diubah tersebut adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
NO. 142
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Siapakah yang TIDAK termasuk dalam kategori perangkat daerah?
A
Gubernur
B
Bupati
C
Walikota
D
Sekretaris Daerah
E
Menteri Sekretaris Negara
NO. 143
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUDS 1950
C
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
D
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat
E
Pembentukan Kabinet Ampera
NO. 144
Link Soal
Merujuk pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, berapakah jumlah total kursi atau anggota DPR yang ditetapkan?
A
550 orang
B
560 orang
C
570 orang
D
580 orang
E
590 orang
NO. 145
Link Soal
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur berikut, KECUALI....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah
NO. 146
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 147
Link Soal
Merujuk pada Pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, komponen pajak daerah yang menjadi sumber Dana Bagi Hasil meliputi...
A
PBB, BPHTB, dan PPh
B
Pajak Kendaraan Bermotor, PPN, dan PPh
C
Pajak Reklame, PBB, dan Cukai
D
Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan PBB
E
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan BPHTB
NO. 148
Link Soal
Menurut UUD 1945, apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh ...
A
Ketua MPR
B
Menteri Dalam Negeri
C
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
D
Menteri Luar Negeri
E
Menteri Pertahanan
NO. 149
Link Soal
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat dalil objektif dan subjektif mengenai kemerdekaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan kandungan makna dari alinea pertama adalah...
A
Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
B
Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan
C
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
D
Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
E
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
NO. 150
Link Soal
Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode ...
A
RIS
B
Orde Lama
C
Orde Baru
D
Reformasi
E
Demokrasi Liberal