Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Di tengah keragaman budaya dan agama di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan secara efektif untuk memelihara dan memperkuat persatuan bangsa?
A
Membiarkan daerah-daerah dengan perbedaan tersebut mengelola dirinya sendiri tanpa campur tangan pusat.
B
Menyeragamkan seluruh tradisi dan budaya lokal agar sesuai dengan satu budaya nasional.
C
Mengimplementasikan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama serta antar berbagai suku bangsa.
D
Menghapuskan budaya atau tradisi yang tidak sejalan dengan budaya mayoritas yang dominan.
E
Menetapkan dan memberlakukan satu agama tertentu sebagai agama resmi di seluruh wilayah negara.
NO. 142
Link Soal
Penyelenggaraan Ujian Nasional (pada masa lalu) atau Asesmen Nasional pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah memiliki tujuan strategis bagi negara. Selain memetakan kualitas, kontribusi utama kebijakan ini dalam konteks pembangunan sektor pendidikan nasional adalah sebagai upaya...
A
Menghemat anggaran belanja negara di sektor pendidikan daerah
B
Mencetak siswa yang hanya pandai menghafal teori
C
Menyeragamkan seluruh buku pelajaran di Indonesia
D
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional (Quality Control)
E
Meningkatkan persaingan tidak sehat antar sekolah
NO. 143
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.
NO. 144
Link Soal
Lembaga negara mandiri yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai amanat UUD 1945 adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Badan Pengawas Keuangan
D
Komisi Pemberantasan Korupsi
E
Komisi Yudisial
NO. 145
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai
NO. 146
Link Soal
Ditinjau dari asal katanya (etimologi) dalam bahasa Sanskerta, makna harfiah dari kata Pancasila adalah...
A
Lima larangan utama
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima pedoman bernegara
D
Peraturan yang berjumlah lima
E
Lima jalan kebenaran
NO. 147
Link Soal
Dalam kebijakan pendidikan nasional, bagaimanakah seharusnya sila ketiga 'Persatuan Indonesia' diejawantahkan?
A
Mewajibkan satu bahasa daerah tertentu di seluruh sekolah.
B
Menghapus muatan lokal agar kurikulum fokus pada materi pusat.
C
Menanamkan nilai persatuan melalui pengajaran sejarah dan budaya nusantara secara menyeluruh.
D
Menyeragamkan kurikulum dengan meniadakan unsur budaya lokal.
E
Hanya mengajarkan satu agama tertentu di sekolah umum.
NO. 148
Link Soal
Landasan konstitusional yang menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif tercantum secara implisit dalam...
A
Alinea III Pembukaan UUD 1945
B
Alinea IV Pembukaan UUD 1945
C
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945
D
Pasal 15 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
NO. 149
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat keputusan-keputusan penting terkait ketatanegaraan Indonesia. Berikut ini yang BUKAN merupakan isi dari Dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Berlakunya kembali UUD 1945
C
Tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan DPR Sementara (DPRS)
E
Pembentukan MPRS dan DPAS
NO. 150
Link Soal
Wewenang Presiden dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 14 ayat 1. Ketentuan ini merupakan hasil dari...
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Naskah Asli UUD 1945