Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dalam memeriksa dan mengawasi keuangan negara. Ditinjau dari sifat kegiatannya, fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksekutif
D
Rekomendatif
E
Operatif
NO. 142
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna mendalam mengenai persatuan bangsa. Berikut ini merupakan pernyataan yang kurang tepat mengenai esensi semboyan tersebut adalah...
A
Simbol pemersatu yang lahir dari realitas keberagaman bangsa
B
Penegasan bahwa meskipun terdiri dari beragam suku dan budaya, kita tetap satu kesatuan
C
Kesepakatan untuk menjunjung satu tanah air dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia
D
Penggunaan bendera Merah Putih sebagai identitas bangsa di bawah naungan Pancasila
E
Keharusan untuk hanya memegang teguh pedoman kelompok atau daerah masing-masing secara eksklusif dalam keseharian
NO. 143
Link Soal
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.
NO. 144
Link Soal
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan fundamental bagi negara, salah satunya adalah...
A
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
B
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
C
Memilih dan menetapkan Presiden serta Wakil Presiden
D
Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
E
Membentuk 12 kementerian negara
NO. 145
Link Soal
Pengambilan keputusan atau ketetapan untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dianggap sah apabila disetujui oleh...
A
Setengah dari total anggota MPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota MPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Lima puluh persen ditambah satu anggota dari total anggota MPR
NO. 146
Link Soal
Menurut pandangan Laica Marzuki, esensi dari konstitusionalisme mencakup beberapa prinsip utama, yaitu...
A
Pemusatan kekuasaan pada eksekutif demi stabilitas
B
Supremasi hukum, terciptanya rasa aman, dan pembatasan kekuasaan negara
C
Penghapusan perbedaan kelas sosial secara paksa
D
Kebebasan individu tanpa batas hukum
E
Dominasi parlemen atas lembaga peradilan
NO. 147
Link Soal
Dalam sistem konstitusional, penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme 'check and balance' serta pertanggungjawaban kekuasaan. Pentingnya prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang konstitusional adalah untuk ....
A
Menjamin kekuasaan tertinggi negara berada pada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Memastikan pemerintah memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara
C
Membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara
D
Menjamin kebebasan mutlak hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
E
Memberi dasar bagi pemerintah untuk mengklaim kedaulatan tertinggi dari rakyat
NO. 148
Link Soal
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B
Dana pembangunan dan dana perimbangan
C
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
D
Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
E
Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
NO. 149
Link Soal
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945?
A
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur hanya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan.
B
Membatasi alokasi pembangunan di daerah-daerah terpencil dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
C
Melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan komprehensif di semua wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau.
D
Memberikan fokus utama dan prioritas pembangunan hanya pada kota-kota besar atau ibukota provinsi.
E
Mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
NO. 150
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tercantum dasar negara yang tersusun secara hierarkis. Hal ini menunjukkan fungsi Pembukaan UUD 1945 sebagai...
A
Filter masuknya budaya asing
B
Sumber segala sumber hukum
C
Petunjuk teknis peraturan
D
Ciri dan karakteristik bangsa
E
Pedoman hidup masyarakat