Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena ...
A
Kedaulatan berada di tangan rakyat
B
Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
C
Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
D
Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
E
Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi
NO. 142
Link Soal
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur agar berjalan harmonis. Asas di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur urusannya sendiri disebut...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi
NO. 143
Link Soal
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bidang yang diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 22E. Alasan pentingnya Pemilu diatur dalam konstitusi adalah...
A
Pelaksanaan pemilihan umum diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan terpercaya.
B
Proses demokrasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan aturan yang jelas dan terperinci.
C
Pemilihan umum merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.
D
Demokrasi langsung harus terimplementasi secara jelas dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
E
Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.
NO. 144
Link Soal
Berikut ini yang bukan termasuk Four Freedom of Roosevelt adalah …
A
Freedom of Speech
B
Freedom of Poverty
C
Freedom of Fear
D
Freedom of Want
E
Freedom of Worship
NO. 145
Link Soal
Suatu organisasi masyarakat di Indonesia menyuarakan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan mengklaim memiliki identitas budaya yang sangat berbeda. Mereka juga menolak penerapan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat lokal mereka. Tindakan organisasi tersebut secara fundamental mengancam pilar negara yang mana dan mengapa?
A
Pancasila, karena menolak keberagaman dan persatuan sebagai nilai dasar bangsa.
B
UUD NRI Tahun 1945, karena menuntut pemisahan diri yang bertentangan dengan kedaulatan negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara langsung menghendaki disintegrasi wilayah dan kedaulatan.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena tidak menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa.
E
Pancasila dan NKRI, karena menolak ideologi negara sekaligus mengancam keutuhan wilayah.
NO. 146
Link Soal
TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...
A
Interpelasi
B
Budget
C
Referendum
D
Mosi tidak percaya
E
Angket
NO. 147
Link Soal
Berikut ini yang tidak termasuk isi Dekrit Presiden yaitu ...
A
tidak berlakunya UUDS 1950
B
berlakunya kembali UUD 1945
C
pembubaran konstituante
D
pembentukan MPRS dan DPRS
E
pembentukan kementerian
NO. 148
Link Soal
Kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang. Kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (kekuasaan eksaminatif/inspektif) dipegang oleh lembaga...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Kementerian Keuangan
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 149
Link Soal
Ketentuan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang mengatur tentang hak untuk hidup merupakan manifestasi atau penjabaran dari Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
NO. 150
Link Soal
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden