Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa variasi pelaksanaannya. Pernyataan di bawah ini yang BUKAN termasuk variasi (penyesuaian) sistem presidensial di Indonesia adalah...
A
Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
B
Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
C
Pengangkatan pejabat negara oleh Presiden memerlukan pertimbangan DPR
D
Kebijakan tertentu Presiden memerlukan persetujuan DPR
E
Parlemen memiliki kekuasaan besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 152
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000
NO. 153
Link Soal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab mengelola berbagai jenis pajak pusat. Manakah di antara jenis pajak berikut yang BUKAN merupakan kewenangan pengelolaan DJP?
A
Pajak Penghasilan (PPh)
B
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
C
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
D
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
E
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NO. 154
Link Soal
Hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut konvensi. Salah satu contoh nyata konvensi di Indonesia adalah...
A
Naskah Penjelasan UUD 1945
B
Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR
C
Keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi)
D
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 155
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Mahkamah Agung
C
Komisi Yudisial
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Badan Legislasi Nasional
NO. 156
Link Soal
Apabila terjadi kondisi di mana posisi Wakil Presiden kosong, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat dalam jangka waktu...
A
30 hari sejak kekosongan terjadi
B
90 hari sejak kekosongan terjadi
C
60 hari sejak kekosongan terjadi
D
15 hari sejak kekosongan terjadi
E
120 hari sejak kekosongan terjadi
NO. 157
Link Soal
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...
A
Membuat sebanyak mungkin peraturan daerah baru
B
Perbaikan dan penyempurnaan sarana serta prasarana peradilan yang memadai
C
Menambah jumlah personil polisi di setiap desa
D
Melakukan studi banding hukum ke negara-negara liberal
E
Menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada hukum adat
NO. 158
Link Soal
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI
NO. 159
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, di mana pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Hal ini tercantum dalam...
A
Pasal 31 ayat 1
B
Pasal 31 ayat 2
C
Pasal 32 ayat 1
D
Pasal 33 ayat 2
E
Pasal 34 ayat 1
NO. 160
Link Soal
Berbeda dengan pemilihan anggota legislatif lainnya, peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah...
A
Aliansi Partai Politik
B
Utusan golongan tertentu
C
Perseorangan
D
Organisasi kepemudaan
E
Perwakilan adat