Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Dalam sebuah forum diskusi, sebuah usulan muncul untuk mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem perwakilan berjenjang yang hanya menguntungkan partai politik besar, dengan dalih efisiensi dan stabilitas politik. Pengusul berargumen bahwa hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik antarpartai kecil. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mengamalkan Pilar Negara, khususnya Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana Anda seharusnya menyikapi usulan tersebut?
A
Mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi pemerintahan akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
B
Menolak usulan tersebut karena sistem yang menguntungkan partai besar akan mengancam prinsip kebhinekaan dan inklusivitas politik, berpotensi memecah belah persatuan dalam bingkai NKRI.
C
Mengusulkan pembentukan tim kajian independen untuk meninjau dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, tanpa memihak salah satu pandangan awal.
D
Berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu adalah ranah legislatif dan tidak menjadi kompetensi ASN untuk memberikan pandangan substansif terhadapnya.
E
Mengajukan revisi terhadap usulan agar tetap menjamin representasi minoritas meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, demi mengakomodasi semua pihak.
NO. 152
Link Soal
Asas pemerintahan dimana terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Dekonsentrasi
B
Devolusi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Perbantuan
NO. 153
Link Soal
Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Meningkatkan devisa negara melalui ekspor
B
Mengatasi dampak krisis ekonomi bagi masyarakat
C
Membangun infrastruktur jalan tol
D
Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil
E
Menambah anggaran pertahanan negara
NO. 154
Link Soal
Masyarakat Indonesia dikenal beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di antara dampak positif dari keberagaman ini adalah ...
A
Mendorong semangat untuk meraih tujuan bersama.
B
Memicu munculnya sikap yang menonjolkan sentimen kedaerahan.
C
Meningkatkan potensi instabilitas keamanan nasional.
D
Menimbulkan kompetisi tidak sehat antar kelompok.
E
Mendorong ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
NO. 155
Link Soal
Semboyan 'sama rata sama rasa' sering dikaitkan dengan ideologi yang menginginkan segala sumber daya diatur secara kolektif untuk kepentingan bersama. Ideologi tersebut dikenal sebagai...
A
Kapitalisme
B
Anarkisme
C
Sosialisme
D
Liberalisme
E
Fasisme
NO. 156
Link Soal
Pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan derivasi dari nilai-nilai Pancasila. Manakah di antara kelompok pasal berikut yang merupakan penjabaran dari Sila ke-3 (Persatuan Indonesia)?
A
Pasal 24, 29, dan 28
B
Pasal 18, 35, dan 36
C
Pasal 2, 11, dan 24
D
Pasal 32, 33, dan 34
E
Pasal 1, 4, dan 9
NO. 157
Link Soal
Setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ketentuan mengenai hak tersebut secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 30 ayat (3)
B
Pasal 31 ayat (1)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 33 ayat (1)
E
Pasal 33 ayat (3)
NO. 158
Link Soal
Jika rumusan dasar negara diperas menjadi satu prinsip tunggal atau disebut 'Ekasila', maka inti dari prinsip tersebut adalah...
A
Musyawarah
B
Keadilan Sosial
C
Religiusitas
D
Kemanusiaan
E
Gotong-Royong
NO. 159
Link Soal
Naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang merupakan cikal bakal Pembukaan UUD 1945 berhasil dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal...
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Juni 1945
E
17 Agustus 1945
NO. 160
Link Soal
Keanggotaan MPR yang mencakup unsur daerah telah diakomodasi dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Namun, terdapat perbedaan krusial terkait representasi daerah tersebut, yaitu ....
A
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah
B
Sebelum amandemen, utusan daerah di MPR tidak memiliki tanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya
C
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Undang-Undang
D
Setelah amandemen, anggota MPR yang mewakili daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
E
Setelah amandemen, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan kedudukan dengan anggota lainnya