Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
A
7
B
7A
C
7B
D
7C
E
8
NO. 152
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 153
Link Soal
Setelah Amandemen UUD 1945 yang pertama, fungsi legislasi DPR semakin diperkuat. Salah satu tugas utama DPR dalam hal ini adalah...
A
Mengajukan usul rancangan undang-undang
B
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi
D
Mengangkat duta dan konsul
E
Mengadili penyelewengan konstitusi
NO. 154
Link Soal
MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu. Aturan ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1
B
Pasal 3
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 11
NO. 155
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dan sekaligus memiliki kekayaan dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Untuk merekatkan persatuan di tengah perbedaan tersebut, negara memiliki simbol-simbol yang merepresentasikan identitas dan filosofi kebangsaan. Dalam konteks ini, seorang pakar konstitusi dalam sebuah seminar nasional menggarisbawahi pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai penjelmaan komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Merujuk pada UUD 1945, pasal manakah yang secara spesifik dan eksplisit menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk dan semboyan Lambang Negara tersebut, sehingga berfungsi sebagai penjaga identitas nasional dan perekat kebangsaan?
A
Pasal yang mengatur bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
B
Pasal yang menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
C
Pasal yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Pasal yang menetapkan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.
E
Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lambang-lambang negara dengan undang-undang.
NO. 156
Link Soal
Di antara opsi berikut, manakah yang merupakan hasil keputusan dari Sidang II PPKI?
A
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B
Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara
C
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
D
Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden
E
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
NO. 157
Link Soal
Penerapan Otonomi Daerah memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, terdapat beberapa urusan absolut yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Manakah di bawah ini yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat?
A
Pengelolaan pasar tradisional
B
Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas)
C
Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan
D
Pengaturan tata ruang kota
E
Pemungutan retribusi parkir
NO. 158
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 159
Link Soal
Dalam sejarah perumusan dasar negara, siapakah figur yang pertama kali memberikan saran agar frasa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan resmi negara?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 160
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR