Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Amandemen UUD 1945 mempertegas identitas nasional. Pasal manakah yang secara spesifik mengatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 36C
NO. 152
Link Soal
Sikap menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi dalam forum musyawarah merupakan cerminan dari sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 153
Link Soal
Dalam semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika', frasa 'Tunggal Ika' merepresentasikan suatu konsep penting bagi bangsa Indonesia, yaitu...
A
Realitas sosial masyarakat
B
Cita-cita kebangsaan
C
Jembatan emas kemerdekaan
D
Kemerdekaan bangsa
E
Kedaulatan negara
NO. 154
Link Soal
Pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi kembalinya Indonesia ke UUD 1945 (melalui Dekrit Presiden 1959) adalah karena konstitusi tersebut dinilai sebagai...
A
Konstitusi pertama yang berlaku
B
Warisan nenek moyang
C
Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
D
Konstitusi yang paling baik saat ini
E
Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia
NO. 155
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai paradoksal yang mencerminkan realitas bangsa. Manakah perilaku yang paling mencerminkan implementasi nilai tersebut dalam pergaulan lintas budaya?
A
Menganggap budaya sendiri paling unggul dibanding budaya lain
B
Mempelajari budaya lain hanya untuk mencari kelemahannya
C
Menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa dan tetap mengutamakan persatuan
D
Menghilangkan identitas budaya daerah demi menjadi nasionalis sejati
E
Hanya bergaul dengan kalangan satu suku untuk menjaga kemurnian adat
NO. 156
Link Soal
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 157
Link Soal
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Namun, jika dalam masa persidangan berikutnya Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka tindakan yang harus diambil adalah...
A
Perpu tersebut harus dicabut
B
Perpu tetap berlaku sampai presiden mengeluarkan perpu baru
C
Perpu otomatis menjadi Undang-Undang
D
Perpu direvisi kembali oleh DPR
E
Perpu ditangguhkan pelaksanaannya sementara
NO. 158
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 159
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan pada Pasal 23A yang isinya mengatur tentang...
A
Kewenangan Bank Sentral
B
Mata uang negara
C
Pemeriksaan keuangan negara
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
E
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
NO. 160
Link Soal
Ketentuan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang mengatur tentang hak untuk hidup merupakan manifestasi atau penjabaran dari Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia