PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 161
Berikut ini adalah jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan RI, KECUALI...
A
Bulu sayap berjumlah 17 helai
B
Bulu di bawah perisai berjumlah 17 helai
C
Bulu leher berjumlah 45 helai
D
Bulu ekor berjumlah 8 helai
E
Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 162
Dalam struktur UUD 1945, bagian yang memuat ketentuan-ketentuan pokok materi hukum dasar tertulis dan terdiri atas pasal-pasal disebut sebagai...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Batang Tubuh UUD 1945
C
Penjelasan UUD 1945
D
Amandemen UUD 1945
E
Aturan Peralihan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 163
Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan redistributif (mengatur alokasi kekayaan/hak). Contoh penerapan kebijakan redistributif di Indonesia adalah...
A
Kebijakan larangan kepemilikan senjata api oleh sipil.
B
Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
C
Kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
D
Kebijakan penyediaan fasilitas jalan raya dan jembatan.
E
Kebijakan subsidi perumahan rakyat sederhana.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 164
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat utopis. Maksud dari pernyataan bahwa Pancasila tidak bersifat utopis adalah...
A
Pancasila hanya merupakan teori filosofis yang sulit dicapai
B
Pancasila merupakan rangkaian ide yang sangat jauh dari kenyataan hidup
C
Pancasila dapat diimplementasikan secara riil dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar angan-angan
D
Pancasila mengandung nilai-nilai yang mustahil untuk diterapkan dalam politik praktis
E
Pancasila merupakan ideologi yang statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 165
Dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Siapakah yang TIDAK termasuk dalam kategori perangkat daerah?
A
Gubernur
B
Bupati
C
Walikota
D
Sekretaris Daerah
E
Menteri Sekretaris Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 166
Lembaga peradilan yang memegang kekuasaan untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 167
Kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan primer secara layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi...
A
Rumah tinggal, kendaraan pribadi, dan pangan
B
Pakaian, tempat tinggal, dan makan
C
Kebun, alat komunikasi, dan pakaian
D
Sandang, pangan, dan koneksi internet
E
Tempat tinggal, pendidikan, dan kendaraan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 168
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memiliki nama resmi dalam bahasa Jepang yang dikenal sebagai...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
Dokuritsu Junbi Cosakai
D
KNIP
E
Dokuritsu Junbi Inkai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 169
Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 170
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.